Survei Capres di Tengah Pandemi

Kompas.com - 22/06/2020, 11:36 WIB
Ilustrasi corona virus (Covid-19) shutterstockIlustrasi corona virus (Covid-19)

 

BEBERAPA waktu lalu sebuah Lembaga survei merilis hasil tentang popularitas dan elektabilitas calon Presiden. Muncul sejumlah nama dengan berbagai temuan dan analisisnya.

Survei yang tidak sekadar menampilkan tentang penanganan Covid 19, namun juga siapa yang menangguk popularitas atasnya. Kemudian secara elektif memunculkan nama-nama yang layak digadang dalam pemilihan presiden di 2024.

Tidak bisa dinafikan dalam negara demokrasi hal yang wajar mengukur kinerja tokoh publik dengan survei dan riset persepsi yang dilakukan secara serial.

Tentu saja hasil survei ini masih sangat prematur dan terlalu pagi untuk disimpulkan, mengingat usia pemerintahan sekarang yang masih muda dan kontestasi pilpres yang masih jauh.

Terlebih rasanya kurang elok memupuk popularitas pencapresan ditengah pandemi Covid-19 yang masih belum jelas ujungnya dan secara kontekstual di Indonesia tren perkembangannya masih menanjak.

Baca juga: Survei: Elektabilitas Prabowo Turun Drastis, Anies Kalah dari Ganjar

Survei ini seakan menjadi semacam ekspresi new normal, karena sungguh tidak ‘etis’ mengukur elektabilitas politik di tengah pertempuran melawan Covid-19.

Ada banyak variabel yang menjadi pertanyaan dalam survei tersebut, hingga kemudian darinya muncul sejumlah jawaban. Temuan data tersaji di ruang publik tentang beberapa tokoh tertentu apakah kompeten atau tidak untuk masuk dalam ruang kompetisi dan kontestasi.

Konsep "kompetensi" telah digunakan sejak tahun 1970-an, ketika DC McClelland (1973) mengembangkan gagasan bahwa seperangkat keterampilan tertentu dan / atau kualitas pribadi akan menjadi indikator kinerja pekerjaan yang lebih baik daripada standar tes kecerdasan.

JS Bowmen, dalam buku Achieving Competencies in Public Service: The Professional Edge memperkenalkan model segitiga kompetensi (The Competencies Triangle) profesionalisme pelayanan publik.

Di mana setidaknya seseorang harus memiliki tiga kompetensi dasar yakni Teknis, Leadership, dan Etika. Khususnya di arena layanan publik seperti pemerintah, organisasi nirlaba, dan swasta.

Kompetensi teknis terdiri atas pengetahuan yang terspesialisasi, pengetahuan hukum, manajemen program, manajemen strategis dan manajemen sumberdaya.

Baca juga: Survei: Elektabilitas PDI Perjuangan Terjun Bebas

Adapun kompetensi Leadership terdiri atas penilaian dan penetapan tujuan, keterampilan manajamen hard/soft, gaya manajemen, keterampilan politik dan negosiasi, juga evaluasi.

Terakhir kompetensi Etika, dengan beberapa indikator diantaranya kemampuan manajemen nilai, kemampuan penalaran moral, moralitas pribadi, moralitas publik, dan etika organisasional.

Kepemimpinan dan Covid-19

Layanan publik sejatinya sangat dipengaruhi oleh konteks yang berubah dengan cepat di mana itu diatur dan dieksekusi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X