Isu Data Pasien Covid-19 Bocor, Anggota Komisi I Minta Sistem Ketahanan Siber Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pemerintah memperkuat sistem ketahanan siber, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Hal ini menyusul dugaan penjualan data pasien Covid-19 di situs yang digunakan para hacker.

"Ketahanan siber harus semakin diperkuat dalam masa pandemi seperti ini," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2020).

Menurut Sukamta, isu kebocoran data pasien Covid-19 itu sangat mengkhawatirkan.

Baca juga: Data Pasien Tes Covid-19 Dijual Online, Pemerintah Serahkan ke Polisi

Dia mengatakan, pemerintah mesti menangani serangan siber secara serius.

"Jika klaim ini terbukti benar, maka ini kejahatan besar, kasus yang serius," kata Sukamta.

"Pencurian datanya saja sudah merupakan kejahatan, ditambah lagi ini data pasien Covid-19 saat pandemi seperti sekarang. Apalagi data yang bocor termasuk lengkap meliputi nama, NIK hingga hasil tes Covid-19. Derajat kejahatannya dobel," tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah memiliki Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data Pribadi.

Baca juga: Data Pasien Covid-19 Diduga Bocor, BSSN: Tak Ada Akses Ilegal

Sukamta menjelaskan, dugaan kebocoran data pasien ini berpotensi melanggar undang-undang yang mengatur soal kerahasiaan data pasien. Salah satunya, UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

"Pasal 32 huruf i bahwa setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya," ujar Sukamta.

Selain itu, lanjut Sukamta, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2.

"(Kedua UU) juga mengatur hal yang sama, yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya," kata dia.

Baca juga: Hacker Klaim Miliki Data Hasil Tes Pasien Covid-19 di Indonesia

Berikutnya, terkait aspek peretasan, Sukamta menyatakan kasus ini melanggar UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE Pasal 30 Ayat (3).

Ia pun meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menginvestigasi terkait dugaan kebocoran data pasien Covid-19.