Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komunikasi Pemerintah Terkait Penanganan Covid-19 Diminta Transparan dan Jelas

Kompas.com - 21/06/2020, 23:09 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan mendorong agar komunikasi publik pemerintah terkait penanganan Covid-19 disampaikan secara transparan dan jelas.

Misalnya, terkait pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Iwan menilai, pemerintah juga perlu menyampaikan risiko serta alasan di balik pelonggaran tersebut.

“Komunikasinya harus jelas. Kalau sekarang (PSBB) mau dilonggarkan, katakan dengan jelas ke masyarakat, jadi risiko masih tinggi,” ujar Iwan dalam sebuah diskusi daring, Minggu (21/6/2020).

Baca juga: 1.000 Orang Pekerja Rumah Potong Hewan di Jerman Positif Covid-19, 6.500 Orang Dikarantina

“Jadi kalau kalian enggak perlu keluar, jangan keluar. Kenapa musti dilonggarkan? Karena ekonomi, jelaskan saja enggak apa-apa,” sambung dia.

Dalam pandangannya, pelonggaran PSBB saat ini masih terlalu dini meski ia mengakui ada alasan ekonomi di baliknya.

Dari data yang dia dapat, penularan Covid-19 di Tanah Air belum terkendali.

Menurutnya, Rt atau effective reproduction number di Indonesia berada di kisaran angka 1,1-1,15.

Rt adalah angka penambahan kasus yang terjadi di lapangan setelah mendapatkan berbagai intervensi.

Jika Rt di atas 1 artinya penularan masih berjalan. Besaran yang ditularkan dilihat dari jumlah angka Rt-nya.

Dengan begitu, menurut Iwan, masyarakat belum aman untuk keluar rumah.

“Jadi kalau masyarakat keluar, bergerak, risiko untuk terinfeksi masih tinggi,” tuturnya.

Untuk dapat dikatakan terkendali, Rt harus berada di bawah angka 1 selama dua minggu atau 14 hari berturut-turut.

Hal itu menjadi salah satu kriteria pelonggaran PSBB dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada aspek epidemiologi.

Syarat lainnya yaitu aspek kesehatan masyarakat. Pada aspek ini, pemeriksaan secara masif serta penelusuran kontak harus disiapkan.

“Begitu kita longgarkan PSBB, bisa ada kasus baru. Jadi kita kalau ada kasus baru, harus segera bisa deteksi, bisa langsung isolasi,” ujarnya.

Masih di aspek yang sama, Iwan menuturkan, masyarakat serta pelaku bisnis harus siap dengan protokol pencegahan Covid-19.

Baca juga: Pendemi Covid-19 di Indonesia Dinilai Belum Terkendali

Terakhir, fasilitas kesehatan dari rumah sakit hingga klinik harus siap dalam menangani pasien Covid-19. Kesiapan termasuk dalam hal tempat tidur, ventilator, dan alat pelindung diri (APD).

Kendati demikian, karena PSBB sudah mulai dilonggarkan, hal yang dapat dilakukan adalah menerapkan protokol kesehatan.

Misalnya, rajin mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Harapannya, protokol tersebut dapat mencegah timbulnya kasus baru apabila dilakukan dengan benar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com