Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPP dan Pemprov NTT Godok Konsep Percepatan Pembangunan Ekonomi di Perbatasan Motaain

Kompas.com - 21/06/2020, 14:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyempurnakan konsep percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Motaain.

BNPP dan Pemprov NTT melaksanakan rapat koordinasi bersama perwakilan kementerian maupun lembaga untuk mematangkan konsep tersebut yang digelar pada Jumat (19/6/2020).

"Bapak Gubernur (Viktor Bungtilu Laiskodat) berterima kasih dan Pemprov (NTT) mendukung penuh Kebijakan Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai sentra baru ekonomi dan pusat perdagangan," ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2020).

Baca juga: PLBN Motaain Disiapkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perbatasan

Suhajar menjelaskan, dalam rapat koordinasi tersebut, Viktor sempat menyampaikan usulan strategis yaitu menjadikan kawasan perbatasan Motaain dan Wini sebagai Free Trade Zone (FTZ) agar semua ekspor ke Timor Leste dapat dilakukan melalui wilayah NTT.

Suhajar menuturkan Pemprov NTT akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan zona pendukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain sebagai kawasan ekonomi dan pusat perdagangan.

Dukungan terhadap PLBN tersebut berupa pembangunan jalan provinsi dari sentra pertanian dan peternakan ke perbatasan Motaain.

Baca juga: Di PLBN Motaain, Mahfud Minta Perbatasan Dijaga dengan Sungguh-sungguh

Selain itu, juga mensinergikan program gubernur Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) ke dalam program pemerintah pusat di Motaain, Belu dan sekitarnya.

Tak hanya itu, juga ada hibah benih jagung dan bawang merah, pakan ternak, serta pupuk, termasuk intensifikasi tanaman jagung dan bawang merah.

Selain itu, Pemperov NTT juga akan melaksanakan pelatihan kewirausahaan, pengadaan ternak sapi untuk kelompok peternak, pengadaan pakan ternak, serta pembangunan infrastruktur di instalasi peternakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com