Jubir Pemerintah: Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Lebih Tinggi dari Jepang dan Thailand

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, jika melihat Indonesia secara keseluruhan, jumlah pemeriksaan Covid-19 di Indonesia per satu juta penduduk, masih di angka 2.950 per 18 Juni 2020.

"Kalau kita akan melihat Indonesia secara besar, memang kita sedikit, sekitar 2.950 pada data 18 Juni," kata Yurianto dalam talk show bertajuk 'Jumlah Testing Indonesia Per Satu Juta Penduduk' di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (20/6/2020).

Namun apabila dilihat per provinsi, jumlah pemeriksaan Covid-19 di DKI Jakarta per satu juta penduduk, ada di angka 18.000.

Jumlah pemeriksaan ini, menurut dia, lebih tinggi daripada pemeriksaan Covid-19 di Thailand dan Jepang.

Baca juga: Ini Sebaran 1.226 Kasus Baru Covid-19, Jawa Timur Paling Tinggi

"Tetapi begitu kita breakdown lagi ke per provinsi kita lihat tertinggi itu DKI. DKI sudah menyentuh hampir 18.000 per satu juta penduduk, kalau kita bandingkan dengan Jepang yang 2.000 sekian, kalau kita bandingkan dengan Thailand yang 6.000 sekian ya pasti kita tinggi," ujarnya.

Yuri mengatakan, upaya Pemprov DKI Jakarta yang terus melakukan pelacakan (tracing) Covid-19 secara agresif dapat dilihat dari laju pertambahan kasus baru di Jakarta.

Menurut Yuri, meski total kasus Covid-19 di Jakarta masih tinggi. Namun, angka kematiannya rendah.

"Jadi upaya keras Pemprov DKI tracing agresif dan pemeriksaan lebih masif, hasilnya kita lihat laju pertambahannya bisa dikendalikan. Meskipun angkanya tinggi, kita lihat angka kematiannya juga rendah dan persentase pertambahannya juga rendah," ucapnya.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah: Karena Pelacakan Agresif

Lebih lanjut, Yuri mengatakan, penyakit menular Covid-19 ini, hanya bisa diatasi dengan kerja sama pemerintah dan masyarakat.

Ia menekankan, masyarakat berperan penting dalam penanggulangan Covid-19.

"Kalau penyakit menular itu kita harus berpikirnya based on community ya, masyarakat itu harus jadi subyek, dan dia sekaligus dari obyek dari penanggulangan ini tidak bisa hanya pemerintah," pungkasnya.