Wapres Minta UMKM Terdampak Covid-19 Harus yang Utama Dipulihkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 harus menjadi prioritas saat pemulihan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat Halalbihalal dan Silaturahim Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) melalui telekonferensi, di rumah dinas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/06/2020).

"Kita sudah melakukan pemulihan-pemulihan ekonomi nasional, tentu kita harus mengambil peran terutama yaitu menjaga supaya menghidupkan ekonomi-ekonomi kecil, UMKM karena mereka yang paling terdampak Covid-19," kata Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Pimpinan MUI Perlu Beri Pemahaman soal Pentingnya Protokol Kesehatan

Menurut Ma'ruf, para pengusaha kecil seperti pelaku UMKM tersebut paling banyak menampung tenaga kerja.

Karena itu, akibat pandemi Covid-19 ini, tenaga kerja di UMKM paling banyak terdampak. 

Tak heran jika akhirnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga memunculkan kelompok miskin baru.

"Oleh karena itu, fokus penanganan Covid-19 saat ini tidak hanya pada sisi kesehatan, tetapi juga pada penanggulangan dampak ekonomi," kata Ma'ruf.

Dalam rangka memulihkan sektor ekonomi, Ma'ruf mengatakan, pemerintah maupun organisasi keahlian seperti IAEI pun perlu meningkatkan peranannya.

Termasuk peranan IAEI untuk mendorong bangkitnya keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia yang juga terkena dampak Covid-19.

Sebelumnya, Ketua Umum IAEI sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, pandemi Covid-19 telah memberi pengaruh besar pada sektor ekonomi dan keuangan.

“Wabah Covid-19 telah menimbulkan gejolak di bidang pasar uang dan ekonomi yang serba tidak pasti. Ancaman Covid telah terlihat sangat nyata," kata dia.

Ia menjelaskan, pada kuartal I pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pelemahan menjadi 2,97 persen.

Baca juga: Tingkatkan Transaksi UMKM, Shopee Gelontorkan Rp 17 Miliar

Meskipun terlihat masih positif, kata dia, namun hal tersebut justru lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi yang biasanya di atas 5 persen.

Begitu pun pada kuartal kedua bersamaan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih luas juga terjadi.

"Pemerintah juga menjaga agar pandemi ini tidak menimbulkan masalah baru, yaitu krisis keuangan. Salah satunya krisis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah," kata dia.