Ada Warganya yang Menolak Rapid Test, Wagub Banten Sebut Disebabkan Faktor Psikologis

Kompas.com - 19/06/2020, 18:39 WIB
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Kantor Kemenko Bidang PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAWakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Kantor Kemenko Bidang PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menuturkan, faktor psikologis menjadi penyebab warganya menolak untuk mengikuti rapid test dan bukan disebabkan ketidaktahuan mengenai tes tersebut.

Menurutnya, penolakan memang sempat muncul dari sekelompok masyarakat tertentu.

“Jadi mereka mengkhawatirkan apabila positif, ada sesuatu yang memang dalam kaitan beban psikis mereka harus hadapi,” kata Andika melalui video telekonferensi dari Kantor Graha BNPB, Jumat (19/6/2020).

“Seperti mereka harus terpisah dari keluarga, dikarantina, dan lain-lain,” sambung dia.

Baca juga: Duduk Perkara Warga Dua Kampung di Banten Mengungsi karena Takut Rapid Test

Salah satu contohnya, penolakan oleh ratusan warga di Kampung Masigit, Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Senin (15/6/2020). Warga tersebut bahkan memilih mengungsi.

Dilansir dari Tribunnews, peristiwa itu disebabkan kurangnya sosialisasi terkait rapid test dari pihak terkait.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Andika mengungkapkan, pemerintah setempat sudah menyiapkan sekitar 120.000 alat rapid test atau satu persen dari total populasi warga Banten sebanyak 12 juta orang.

Setelah kejadian penolakan muncul, pihaknya mengaku turun ke lapangan maupun menggandeng pihak rumah sakit untuk memberikan informasi terkait tes cepat itu.

“Setelah masyarakat menolak, kita langsung secara personal turun untuk memberikan pengertian, alhamdullilah kita terus berjalan,” ujar dia.

Baca juga: Takut Rapid Test, Warga Sekampung di Serang Banten Pilih Mengungsi

Diketahui, rapid test corona hanya bisa digunakan sebagai skrining atau penyaringan awal. Tes ini dilakukan dengan menggunakan sampel darah.

Rapid test bekerja memeriksa virus dengan menggunakan antibodi yang terbentuk ketika tubuh mengalami infeksi virus.

Apabila hasilnya negatif, orang tersebut akan mengikuti tes kembali sekitar 10 hari kemudian. Apabila hasilnya reaktif, diagnosis tersebut bukan menggambarkan infeksi Covid-19.

Maka dari itu, orang dengan hasil rapid test reaktif harus menjalani tes swab yang akan diperiksa dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction) guna memastikan apakah orang itu terinfeksi Covid-19 atau tidak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X