Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akademisi: Petahana akan Diuntungkan di Pilkada 2020

Kompas.com - 19/06/2020, 18:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dinilai akan menguntungkan kepala daerah yang masih menjabat dan akan maju kembali sebagai calon (petahana).

Hal tersebut disampaikan Dosen Fisipol UI Sri Budi Eko Wardani dalam diskusi online Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jumat (19/6/2020).

Menurut dia, partai politik pengusung akan berpikir siapa calon kepala daerah yang memiliki potensi kemenangan yang besar sehingga akan didukung.

"Mau tidak mau, petahana akan diuntungkan karena bisa jadi partai berpikir siapa yang akan menang yang akan dia dukung. Apalagi sekarang tidak ada batasan maksimal dukungan, adanya minimal. Jadi kemungkinan petahana didukung," kata dia.

Baca juga: Menurut Bawaslu, Ini Kelebihan dan Kekurangan Kampanye Daring

Ia mengatakan, jika dalam keadaan normal kompetisi pilkada akan berlangsung terbuka dan aktif. Tetapi saat pandemi seperti ini, akan terbatas.

Sebagai contoh, dari pengamatannya di daerah Tangerang pada Januari-Febuari lalu sudah mulai banyak spanduk beredar dari para calon kepala daearah.

Namun pada periode Maret-April hingga saat ini, spanduk-spanduk pencalonan tersebut tak lagi bertambah.

"Apakah itu proses dalam partai jadi terhenti seleksinya? Bagaimana juga survei yang menentukan popularitas?" kata dia.

Di sisi lain, siapa yang akan dipilih masyarakat juga menjadi persoalan tersendiri.

Sebab pada masa normal saja, masyarakat kerap kali tidak mengetahui siapa calon yang bertarung dalam pilkada walau kondisinya lebih mudah dibandingkan pemilihan legislatif (pileg) pada 2018 lalu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, saat ini muncul isu soal 224 kepala daerah dari 270 wilayah yang akan menggelar pilkada, berpotensi maju kembali.

Baca juga: KPI: Kalau Kampanye di Internet, Kami Khawatir Tak Efektif

"Inilah yang harus dikuliti masyarakat sipil dari sekarang. Dari sisi publik, ini kurang terungkap profil si calon," kata dia.

Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, kata dia, akan terlihat apakah petahana yang maju lagi itu terpengaruhi situasinya atau tidak.

Terpengaruh situasi yang dimaksud adalah mereka memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk maju kembali.

"Pasti ada pengaruhnya, tapi ini harus kita ungkap supaya masyarakat memperoleh informasi cukup calon-calon yang tersedia," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com