Kompas.com - 19/06/2020, 18:24 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU RI, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU RI, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, satu orang pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) menghabiskan biaya sebesar Rp 94.310. Namun demikian, perhitungan itu terealisasi jika Pilkada digelar tidak dalam situasi pandemi Covid-19.

Angka tersebut dikalkulasi dari jumlah total anggaran Pilkada yang sebelum pandemi disepakati Rp 9,9 triliun, kemudian dibagi dengan jumlah pemilih yang diperkirakan mencapai 105.396.460 jiwa.

"Kalau kita mau hitung kalkulasinya sebagai berikut, Rp 9,9 triliun dibagi dengan jumlah pemilih. Jadi bisa kita katakan, nilai dari pemilihan kepala daerah itu per pemilih Rp 94.310. Ini data per 11 Juni," kata Viryan dalam diskusi yang digelar virtual, Jumat (19/6/2020).\

Baca juga: Partisipasi Masyarakat Ikut Pilkada saat Pandemi Dipengaruhi Kepercayaan pada KPU

Akibat situasi pandemi Covid-19, terjadi pembengkakan dana Pilkada.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kamis (11/6/2020) kemarin, anggaran tambahan sebesar Rp 4,7 triliun yang diusulkan KPU disetujui oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan DPR.

Untuk tahap awal, Menkeu berjanji bakal mencairkan dana sebesar Rp 1,02 triliun. Namun demikian, hingga saat ini dana tambahan itu belum sampai ke KPU daerah penyelenggara.

KPU RI pun belum menghitung besaran dana yang dihabiskan satu orang pemilih di Pilkada yang digelar dalam situasi pandemi.

Untuk menghitungnya, KPU harus mengkalkulasikan jumlah total anggaran disandingkan dengan jumlah pemilih yang juga bertambah akibat penambahan pemilih pemula.

Baca juga: Ada Covid-19, Pilkada 2020 Dinilai Belum Jadi Prioritas Masyarakat

Viryan mengatakan, meskipun sejumlah pihak menilai Pilkada mahal, tapi gelaran tersebut krusial untuk menentukan pengambilan keputusan politik ke depan.

"Ada yang menanyakan dana Pilkada mahal. Kami selalu menyampaikan memang pemilihan atau Pilkada tidak bisa membangun gedung sekolah, pasar, dan jalan," tutur Viryan.

"Namun, gedung sekolah, pasar, dan lain-lain sangat tergantung dari keputusan politik. Pilkada-lah yang menentukan pengambil keputusan politik," lanjutnya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Nasional
Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Nasional
Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Nasional
PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

Nasional
Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Nasional
Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Nasional
Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Nasional
UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.