Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/06/2020, 17:25 WIB

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari P Batubara berpesan kepada penerima bantuan sosial tunai (BST) untuk bijak menggunakannya.

“Bantuan jangan digunakan untuk membeli rokok. Gunakan untuk membeli kebutuhan yang mendesak,” ujar dia dalam keterangan tertuis.

Pernyataan itu ia sampaikan saat meninjau penyaluran BST di Kecamatan Ciawi, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jumat (19/6/2020).

Menteri Juliari sampai langsung terjun langsung ke lapangan karena instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin memastikan negara benar-benar hadir untuk masyarakat terdampak bencana.

Baca juga: Kemensos Percepat Penyaluran Bansos di Jawa Tengah

Menurut dia, Presiden Jokowi juga benar-benar ingin memastikan masyarakat terdampak Covid-19 menerima bantuan.

Mensos pun mengapresiasi kinerja petugas PT Pos Indonesia, BNI, dan pemerintah daerah dalam menyalurkan BTS.

Ia juga berdialog dengan petugas PT Pos Indonesia tentang pelayanan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) dan kendala saat mengirimkan BST.

Dari hasil dialog, disimpulkan bahwa penyaluran berjalan relatif lancar. Bahkan untuk KPM lansia dan yang sakit, petugas berinisiatif menjemput ke rumah.

Baca juga: Kemensos: Lansia Perlu Dipenuhi Kebutuhan Dasar agar Terhindar dari Paparan Covid-19

Selain dengan petugas, Juliari juga bercengkerama dengan beberapa KPM yang sudah siap menerima bantuan dengan kursi yang diatur berjarak di Kantor Pos Cabang Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut dia, BST itu diluncurkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Ia melanjutkan, Kabupaten Tasikmalaya mendapat alokasi BST untuk 32.251 KPM dengan nilai bantuan Rp 64,394 miliar. Untuk Kota Tasikmalaya adalah 11.546 KPM dengan nilai bantuan Rp 19,836 miliar.

BST dan bantuan sosial sembako dari Presiden Jokowi akan berlanjut hingga Desember 2020. Meski begitu, nilainya akan berkurang menjadi Rp 300.000 per KPM per bulan.

Baca juga: Jawab Kritik Anggota DPRD DKI, Kemensos Sebut Tak Mengurangi Nilai Bansos

“Ini karena pemerintah juga akan membantu dengan berbagai bantuan penguatan ekonomi dan dengan kondisi new normal, masyarakat juga bisa lebih produktif," ujar Juliari.

Sebelumnya, ia juga meninjau penyaluran BST di Kecamatan Mekarsari, Garut dan penyaluran secara komunitas di Kantor Desa Neglasari, Kecamatan Limbangan, Garut bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Turut mendampingi Mensos, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum, dan Direktur Umum PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono.

Hadir pula Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Bupati Tasikmalaya Ade Sugiono, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Nasional
Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Nasional
Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil 'Kurang Piknik'

Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil "Kurang Piknik"

Nasional
Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Nasional
MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

Nasional
Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Nasional
Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Nasional
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Nasional
Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Nasional
Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait 'Restorative Justice'

Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait "Restorative Justice"

Nasional
Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Nasional
Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Nasional
Anies Temui AHY dan SBY di Pacitan, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Anies Temui AHY dan SBY di Pacitan, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Nasional
Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada 'Backing'

Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada "Backing"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com