Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Humor Gus Dur soal Polisi Jujur, antara Tito Karnavian dan Nasib Ismail Ahmad

Kompas.com - 19/06/2020, 17:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

Jadi peringatan

Alissa menuturkan, peristiwa dipanggilnya Ismail oleh Polres Kepulauan Sula menjadi peringatan bahwa ada persoalan di dalam kehidupan berdemokrasi di masyarakat.

Persoalan yang dialami Ismail hanya satu dari sekian kasus serupa yang juga pernah terjadi di Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita tahu ada beberapa jurnalis yang dia menulis dengan kaidah jurnalisme yang akuntabel, kemudian disampaikan melalui kanal media yang resmi, itu dilaporkan atas nama pencemaran nama baik," kata Alissa.

"Jadi problem kita jauh lebih besar dari humor Gus Dur yang sampai ke polisi kemarin itu. Tapi problem kemerdekaan berpendapat yang bergesekkan dengan perasaan mudah tersinggung," imbuh dia.

Baca juga: Polri: Pengunggah Guyonan Gus Dur Tak Diproses Hukum, Anggota Ditegur

Menurut dia, perbedaan pendapat di suatu negara yang menganut sistem demokrasi adalah hal yang wajar. Justru, demokrasi yang sehat dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat.

"Kan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka suara rakyat itu menjadi sangat penting. Termasuk di dalamnya kritik ini," ujarnya.

Kritik, imbuh dia, seharusnya dapat digunakan pemerintah untuk tidak bertindak secara sepihak.

Dalam hal ini, pemerintah berkuasa atas dasar mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Namun, ia menambahkan, sering kali pemerintah kuasa itu diartikan sebagai kekuasaan pemerintah.

"Nah, kekuasaan pemerintah perlu untuk selalu diseimbangkan dengan pandangan yang berbeda. Kalau tidak akan menjadi pasif, otoriter," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com