Pemerintah Minta Protokol Kesehatan Dimaknai sebagai Pencegahan Penularan Covid-19 secara Mandiri

Kompas.com - 19/06/2020, 16:36 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). Dok. BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (6/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengimbau masyarakat agar memandang protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19 secara mandiri.

Dengan begitu, protokol ini tidak sekedar dimaknai sebagai upaya sepihak pemerintah untuk mengendalikan penularan penyakit tersebut.

"Protokol kesehatan tidak lagi dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan Covid-19, tapi harus dimaknai sebagai upaya orang perorang untuk tidak tertular," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (19/6/2020).

"Selain itu, juga sebagai upaya orang per orang untuk berpartisipasi mengendalikan penularan Covid-19," lanjutnya.

Baca juga: Gugus Tugas Sebut Kasus Covid-19 Naik tetapi Tak Seperti Prediksi Banyak Pihak

Dengan pemaknaan demikian, menurut dia, masyarakat akan lebih disiplin dalam menjalankan rangkaian protokol kesehatan.

Protokol kesehatan yang dimaksud antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, rajin mencuci tangan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan.

"Sehingga, tidak perlu lagi diancam dengan sanksi, juga tidak perlu harus dilaksanakan karena keterpaksaan, karena ada yang mengawasi atau karena ada yang menegur," tegasnya.

"Apabila ini kita lakukan secara berkelanjutan bersama-sama maka pengendalian terhadap sebaran Covid-19 akan menjadi lebih efektif dan lebih cepat kita laksanakan," tambah Yuri.

Baca juga: Jokowi Bandingkan Kasus Covid-19 Indonesia dengan AS dan Brazil

Sebelumnya, Yuri mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Jumat, ada penambahan 1.041 kasus baru Covid-19.

Jumlah ini didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 20.717 spesimen dalam 24 jam terakhir.

"Sehingga, secara akumulatif ada 43.803 kasus positif Covid-19 (di Indonesia) sampai saat ini," kata Yuri pada Jumat sore.

Berdasarkan data yang dipaparkan Yuri, kasus baru pasien positif Covid-19 tersebar di 28 provinsi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Nasional
Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Nasional
Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Nasional
Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Nasional
Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 seperti Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X