Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Kemendagri Nilai Kerumunan Bisa Dikendalikan

Kompas.com - 19/06/2020, 15:13 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelanggaran Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 yang tetap akan digelar pada 9 Desember mendatang, memunculkan kekhawatiran karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.

Namun, menurut Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan Pilkada 2020 bisa dikendalikan karena kerumunan orang yang akan mengikuti berbagai tahapan sudah direncanakan.

Masyarakat yang akan melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) akan diatur sedemikian rupa dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Pilkada ini kerumunan yang direncanakan dan bisa dikendalikan," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dalam diskusi online Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jumat (19/6/2020).

"Peserta kerumunannya adalah orang-orang dewasa, karena yang ke TPS dan ikut kampanye adalah orang dewasa sesuai UU," ujar Bahtiar.

Baca juga: DPR Segera Bahas PKPU Pilkada 2020 dengan KPU

Menurut Bahtiar, hal tersebut akan berbeda dengan kerumunan yang terjadi di sekolah seperti SD atau TK yang cukup sulit mengatur anak-anak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ini termasuk juga tempat umum seperti pasar atau terminal yang pengendaliannya lebih rumit dilakukan.

"Kalau ini (pelaksanaan pemungutan suara di TPS) jelas mudah dikendalikan karena ada penyelenggara negara, KPU, Bawaslu yang mengelola tempat-tempat itu dan waktunya juga ditentukan," kata Bahtiar.

Penerapan protokol kesehatan di setiap TPS akan menjadi sangat penting untuk pelaksanaan pemungutan suara.

Menurut Bahtiar, karena pelaksanaannya masih dalam pandemi Covid-19, maka gelaran Pilkada Serentak 2020 juga bisa saja menjadi salah satu bagian dari kenormalan baru.

Baca juga: Mendagri Minta Peserta Pilkada Angkat Isu Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Apalagi, pilkada kali ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang harus menggunakan protokol kesehatan.

Termasuk, kebijakan negara untuk melanjutkan sisa tahapan yang sudah dilaksanakan juga dikatakannya bukan kebijakan yang berdiri sendiri.

"Kami berkorelasi dengan kebijakan lainnya. Contohnya sekarang boleh buka pasar, masjid, sekolah dan lainnya, semua menuju kenormalan baru. Boleh juga Pilkada 2020 ini menyatakan bentuk kenormalan baru," ujar dia.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Segera Lapor Penyesuaian Dana Pilkada dari APBD

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
Raker di Yogyakarta, Ketua KPK: Mengkaji dan Mengevaluasi Trisula Pemberantasan Korupsi

Raker di Yogyakarta, Ketua KPK: Mengkaji dan Mengevaluasi Trisula Pemberantasan Korupsi

Nasional
Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.