Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Kemendagri Nilai Kerumunan Bisa Dikendalikan

Kompas.com - 19/06/2020, 15:13 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelanggaran Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 yang tetap akan digelar pada 9 Desember mendatang, memunculkan kekhawatiran karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.

Namun, menurut Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan Pilkada 2020 bisa dikendalikan karena kerumunan orang yang akan mengikuti berbagai tahapan sudah direncanakan.

Masyarakat yang akan melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) akan diatur sedemikian rupa dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Pilkada ini kerumunan yang direncanakan dan bisa dikendalikan," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dalam diskusi online Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jumat (19/6/2020).

"Peserta kerumunannya adalah orang-orang dewasa, karena yang ke TPS dan ikut kampanye adalah orang dewasa sesuai UU," ujar Bahtiar.

Baca juga: DPR Segera Bahas PKPU Pilkada 2020 dengan KPU

Menurut Bahtiar, hal tersebut akan berbeda dengan kerumunan yang terjadi di sekolah seperti SD atau TK yang cukup sulit mengatur anak-anak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ini termasuk juga tempat umum seperti pasar atau terminal yang pengendaliannya lebih rumit dilakukan.

"Kalau ini (pelaksanaan pemungutan suara di TPS) jelas mudah dikendalikan karena ada penyelenggara negara, KPU, Bawaslu yang mengelola tempat-tempat itu dan waktunya juga ditentukan," kata Bahtiar.

Penerapan protokol kesehatan di setiap TPS akan menjadi sangat penting untuk pelaksanaan pemungutan suara.

Menurut Bahtiar, karena pelaksanaannya masih dalam pandemi Covid-19, maka gelaran Pilkada Serentak 2020 juga bisa saja menjadi salah satu bagian dari kenormalan baru.

Baca juga: Mendagri Minta Peserta Pilkada Angkat Isu Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Apalagi, pilkada kali ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang harus menggunakan protokol kesehatan.

Termasuk, kebijakan negara untuk melanjutkan sisa tahapan yang sudah dilaksanakan juga dikatakannya bukan kebijakan yang berdiri sendiri.

"Kami berkorelasi dengan kebijakan lainnya. Contohnya sekarang boleh buka pasar, masjid, sekolah dan lainnya, semua menuju kenormalan baru. Boleh juga Pilkada 2020 ini menyatakan bentuk kenormalan baru," ujar dia.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Segera Lapor Penyesuaian Dana Pilkada dari APBD

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.