Pakar Hukum: Negara Harus Tanggung Jawab atas Kekerasan terhadap Novel Baswedan

Kompas.com - 19/06/2020, 14:07 WIB
Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan ditemui di depan kediamannya di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (11/4/2019). Dua tahun kasusnya tak juga selesai, Novel berharap Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta. Kompas.com / Tatang GuritnoPenyidik Senior KPK, Novel Baswedan ditemui di depan kediamannya di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (11/4/2019). Dua tahun kasusnya tak juga selesai, Novel berharap Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir mengatakan, negara harus bertanggungjawab atas kasus kekerasan yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Sebab, menurut dia, negara telah gagal dalam memberikan perlindungan dalam berbagai aspek terkait upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Istana: Presiden Jokowi Berharap Hakim Memutus Kasus Novel dengan Adil

"Jadi kalau ada cedera rakyat Indonesia karena perbuatan pidana sampai dia buta, negara bertanggungjawab dalam konteks ini (kasus Novel)," kata Mudzakir dalam diskusi online bertajuk Eskalasi Hukum dan Sikap Publik dalam Penanganan Kasus Novel, Jumat (19/6/2020).

"Negara bertanggungjawab karena apa? Gagal total melindungi terhadap korban (Novel) kejahatan, karena pada saat itu tidak ada proses yang cepat dan seterusnya," sambungnya.

Selain bertanggungjawab, lanjut Mudzakir, negara harus memberikan kompensasi atas luka yang dialami Novel.

Kompensasi ini diberikan karena negara telah gagal memberikan perlindungan terhadap Novel.

"Oleh sebab itu negara memberi kompensasi karena kegagal itu melindungi terhadap korban," ujar dia.

Baca juga: Novel Baswedan: Saya Tak Yakin Kasus Terungkap, jika Presiden Tidak Turun Tangan

 

Mudzakir mengatakan, apabila negara tidak sanggup, maka kompensasi dapat dilimpahkan pada pelaku.

Kompensasi tersebut untuk mengembalikan uang yang digunakan Novel atau KPK dalam rangka pengobatan luka.

"Agar ada imbasnya jadi bukan 1 tahun saja, tapi dia harus dibebankan tanggungjawab memulihkan kembali," ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Nasional
Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Nasional
Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian akibat Covid-19 hingga 98 Persen

Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian akibat Covid-19 hingga 98 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Nasional
Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Nasional
Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Nasional
Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Nasional
UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

Nasional
Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Nasional
Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X