Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Unggahan Guyonan Politik Gus Dur Berujung Pemeriksaan Polisi...

Kompas.com - 19/06/2020, 12:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

BPS menyatakan, terdapat kemunduran aspek kebebasan sipil dalam indeks demokrasi Indonesia tahun 2018. Penurunan itu terlihat dari aspek kebebasan sipil yang turun 0,29 poin dibandingkan 2017 menjadi 78,46 persen.

Penurunan itu terjadi, khususnya akibat adanya ancaman dari masyarakat kepada masyarakat.

Sebelum kasus unggahan Ismail mencuat, isu kebebasan berpendapat juga menjadi sorotan saat komika Bintang Emon mengunggah video di akun media sosialnya yang berisi kritik atas ringannya tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) kepada penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Baca juga: Bintang Emon Diserang Setelah Kritik Kasus Novel, Komentar Istana, hingga Dukungan KPK dan DPR

Setelah video tersebut viral, ada sejumlah pihak yang mencoba masuk ke dalam akun email pekerjaannya.

Tak sampai di sana, akun email milik kakak dan manajernya pun ada yang berusaha untuk meretas.

Selain itu, sejumlah akun anonim di media sosial juga mencoba menyerang pribadinya dengan menyebutnya sebagai pengguna narkoba.

Untuk membuktikan tudingan itu tidak benar, ia sampai mengunggah bukti hasil tes urin di salah satu rumah sakit swasta.

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menilai, serangan yang dilancarkan kepada Bintang Emon merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

"Bagi saya, ini bukti rezim Jokowi antikritik, antidemokrasi, otoriter, dan tidak ingin dengar suara rakyat," kata Benny.

Baca juga: Bintang Emon Diserang Setelah Kritik Kasus Novel, Benny K Harman: Bukti Antikritik

Anti-kritik

Selain dua kasus di atas, Usman juga turut menyoroti kasus diskusi akademik bertajuk "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" yang hendak dilaksanakan Constitutional Law Society (CLS) Universitas Gajah Mada pada 29 Mei lalu.

Diskusi itu akhirnya dibatalkan.

Namun tak sampai di sana, para narasumber juga mengaku diteror oleh sejumlah pihak dan muncul dugaan peretasan terhadap panitia.

Baca juga: Anggota Komisi III: Kasus Teror Diskusi UGM Memalukan dan Memilukan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com