Kompas.com - 19/06/2020, 10:55 WIB
Ilustrasi: perawatan pasien positif terinfeksi virus corona ShutterstockIlustrasi: perawatan pasien positif terinfeksi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk serius dalam penanganan dan pencegahan penularan Covid-19.

Hal ini disampaikan Mufidah, menanggapi kasus Covid-19 di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara pada Rabu (17/6/2020).

Mufida meminta angka kasus positif dan kematian akibat Covid-19 harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan.

"Angka positif Covid-19 dan kematian akibat Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara harus jadi alarm bagi pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik," kata Mufida dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara, Pemerintah: Patuhi Protokol Kesehatan!

Mufida mengatakan, selain penanganan Covid-19, banyak parameter kesehatan yang menempatkan Indonesia di peringkat kurang baik.

Ia mencontohkan, pada Hari Tuberkulosis Sedunia 2020 pada 24 Maret yang lalu, Indonesia berada di peringkat ke-3 di dunia dengan penderita TBC terbanyak.

"Jumlah penderita TBC di Indonesia mencapai 845.000 jiwa. Sementara TBC adalah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia," ujarnya.

Mufidah juga menyoroti, indeks perkembangan anak yang dirilis WHO-UNICEF menunjukkan Indonesia berada di peringkat 117 dari 180 negara yang diteliti.

Indeks tersebut, lanjut dia, mengukur kesehatan dan kesejahteraan anak berdasarkan beberapa faktor meliputi, pertumbuhan anak, tingkat kelangsungan hidup anak, tahun sekolah, tingkat kelahiran remaja, kematian ibu, prevalensi kekerasan, serta pertumbuhan dan gizi.

"Kita juga kalah jauh dari negara tetangga dengan Singapura peringkat 12, Malaysia 44, Vietnam 58, Thailad 64, Filipina 110 dan Kamboja 114 dunia," tuturnya.

Baca juga: Mendagri Minta Peserta Pilkada Angkat Isu Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X