Pemerintah Diminta Hati-hati Terapkan New Normal di Daerah Tinggi Kasus Covid-19

Kompas.com - 19/06/2020, 09:54 WIB
Warga antre menggunakan KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengatur ketentuan waktu masuk, pulang, dan istirahat kantor bagi pekerja atau karyawan di Ibu Kota selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWarga antre menggunakan KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengatur ketentuan waktu masuk, pulang, dan istirahat kantor bagi pekerja atau karyawan di Ibu Kota selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempertimbangkan penerapan new normal atau kenormalan baru di daerah yang masih tinggi penambahan kasus Covid-19.

Bambang khawatir penerapan kenormalan baru akan meningkatkan penambahan kasus baru lebih banyak lagi.

"Mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali penerapan new normal, khususnya di daerah dengan penambahan kasus yang tinggi," ucap Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2020).

"Serta agar tidak melakukan pelonggaran kebijakan, mengingat hal tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi besar terhadap lonjakan jumlah kasus Covid-19," kata dia.

Baca juga: Gugus Tugas Minta Pemda Terjemahkan New Normal Sesuai Bahasa Lokal

Bambang pun mencontohkan Provinsi Jawa Timur yang tiap hari mencatat penambahan kasus baru yang signifikan.

Pada Kamis (18/6/2020), ada 384 kasus positif baru Covid-19 di Jawa Timur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja keras menekan laju penularan Covid-19, khususnya di Jawa Timur.

"Mendorong pemerintah, khususnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di pusat maupun di daerah melakukan upaya lebih keras dalam menekan angka penambahan kasus tersebut, khususnya di Provinsi Jatim dengan secara konsisten melakukan pelacakan kontak secara agresif dan dibarengi oleh pemeriksaan spesimen Covid-19 secara masif," ujarnya.

Baca juga: Memasuki New Normal, Menteri PANRB Ungkap Perubahan Sistem Kerja ASN

Selain itu, menurut Bambang, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah-daerah seperti Jawa Timur masih harus diperketat.

Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran diri untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

"Memperketat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kebijakan-kebijakan lainnya, guna menekan angka penambahan kasus positif Covid-19," kata Bambang.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membatalkan penerapan kenormalan baru jika ditemukan penambahan kasus baru di wilayah masing-masing.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan New Normal

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.