Kompas.com - 18/06/2020, 18:57 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Presiden meminta regulasi dan manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah diselesaikan dan dibereskan serta dibuat pola dan terobosan baru sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Presiden meminta regulasi dan manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah diselesaikan dan dibereskan serta dibuat pola dan terobosan baru sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menegaskan, komitmen Presiden Joko Widodo atas kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan tidak pernah berubah.

Presiden tetap memiliki komitmen yang kuat agar kasus ini segera tuntas.

Presiden juga tetap percaya pada independensi lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan kasus ini.

Baca juga: Novel Baswedan: Saya Tak Yakin Kasus Terungkap, jika Presiden Tidak Turun Tangan

"Presiden tetap memiliki komitmen yang kuat dalam hal ini dan beliau percaya pada independensi lembaga penegakan hukum yang dimiliki negara ini," kata Dini kepada Kompas.com, Kamis (18/6/2020).

Hal ini disampaikan Dini menanggapi kekecewaan banyak pihak atas tuntutan jaksa terhadap kedua terdakwa pelaku penyerangan.

Kedua pelaku yang merupakan anggota polri itu hanya dituntut satu tahun penjara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Politisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini PurwonoFabian Januarius Kuwado Politisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini Purwono
Menurut Dini, Presiden menghormati persidangan yang tengah berjalan.

Presiden pun tidak bisa melakukan intervensi.

"Harus dipahami bahwa Presiden sebagai eksekutif tidak dapat melakukan intervensi atas kewenangan yudikatif," kata Dini.

Baca juga: Novel Kembali Dorong Jokowi Bentuk Tim Pencari Fakta Independen Kasusnya

Kendati demikian, Dini menyebut Presiden memiliki harapan dan keyakinan bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.