Kompas.com - 18/06/2020, 18:34 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengenakan masker dengan gambar wajahnya sendiri. Tangkap layar Kompas TVMendagri Tito Karnavian mengenakan masker dengan gambar wajahnya sendiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tito Karnavian mengatakan, Indonesia harus bisa membuat vaksin untuk Covid-19. Menurut Tito, wabah Covid-19 ini bisa selesai, jika vaksinnya telah ditemukan.

"Mau tidak mau Indonesia harus menemukan vaksin sendiri," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Kalbe Farma Mulai Diuji Klinis, Kerja Sama dengan Korea Selatan

 

Tito lantas menguraikan tentang berapa kemungkinan jumlah vaksin yang diperlukan Indonesia. Kata dia, Indonesia sendiri setidaknya membutuhkan jutaan vaksin.

"Pak Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) menyampaikan paling tidak 170 juta penduduk Indonesia harus divaksin. Ini kira- kira hampir 2/3 penduduk untuk divaksin," ungkap Tito.

Sehingga, jika satu orang perlu dua ampul vaksin, berarti dibutuhkan sekitar 340 juta vaksin.

Oleh karena itu, butuh waktu lama untuk memproduksi dan distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia.

"Sehingga skenarionya kalau vaksin ini paling cepat ditemukan pertengahan 2021, artinya akhir 2022 atau pertengahan 2022 masalah Covid-19 ini bisa selesai. Itu skenario paling cepat," tutur Tito.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Masyarakat Diminta Disiplin

Merujuk perhitungan di atas, Tito kemudian menjelaskan perihal pelaksanaan Pilkada 2020 yang sempat ditunda.

Jika ingin aman dari Covid-19, bisa jadi Pilkada 2020 baru akan kembali dilanjutkan pada 2022.

Untuk diketahui, ada 270 kabupaten/kota yang dijadwalkan menggelar pilkada pada 2020.

"Kalau ditanya siapa yang paling senang, Mendagri pastinya. Kenapa? Karena saya bisa mem-Plt-kan (kepala daerah) Kabupaten Belu, mem-Plt-kan Malaka, mem-Plt-kan Timor Timur Utara, yang tanda tangan Mendagri," ungkap Tito.

"Saya punya 270 Plt dengan tanda tangan Bapak Presiden untuk Gubernur dan Plt bupati adalah yang teken Mendagri," lanjutnya.

Namun, Tito menilai kondisi ini tidak baik untuk iklim demokrasi dan pemerintahan. Sebab, seorang Plt atau pelaksana tugas kepala daerah memiliki kewenangan yang terbatas.

"Selain itu, Plt tidak memiliki legitimasi dari rakyat," tegas Tito. 




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X