Menko PMK: Kepesertaan BPJS Kesehatan yang Disubsidi Pemerintah Rendah

Kompas.com - 18/06/2020, 17:03 WIB
Illustrasi BPJS Kesehatan Illustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepesertaan masyarakat untuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disubsidi pemerintah cukup rendah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Peluncuran Buku Statistik JKN 2014-2018: Mengungkap Fakta JKN dengan Data di Kantor Kemenko PMK, Kamis (18/6/2020).

"Jadi saya lihat, misalnya untuk kepesertaan di BPJS yang dibantu atau disubsidi pemerintah, penggunaannya relatif rendah," ujar Muhadjir.

Baca juga: BPJS Kesehatan Gandeng Lemhannas untuk Kembangkan SDM Unggul

Rendahnya peserta yang disubsidi pemerintah atau kategori peserta penerima bantuan iuran (PBI) itu, kata dia, bukan karena mereka sehat atau tidak membutuhkan.

Mereka justru tidak tahu dan tidak mengerti bahwa dengan menjadi peserta JKN akan mendapat jaminan subsidi dari pemerintah apabila masuk ke dalam kategori PBI.

Kategori PBI setara kelas III BPJS Kesehatan yang per bulannya membayar iuran sebesar Rp 42.000 sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 16.500 untuk tahun 2020 dan Rp 7.000 di tahun 2021.

Baca juga: Menko PMK Soal Iuran BPJS Kesehatan: Tak Mungkin Pemerintah Terbebani Terus

Sehingga, peserta hanya membayar Rp 25.500 (tahun 2020) dan Rp 35.500 (tahun 2021).

"Jadi yang ikut kepesertaan BPJS dibiayai pemerintah itu kecil sekali. Bukan karena sehat atau tidak membutuhkan, tapi dia tidak mengerti kalau dia dapat jaminan subsidi pemerintah," tutur Muhadjir.

Menurut Muhadjir, masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu bahwa mereka bisa mendapat subsidi pemerintah berkaitan dengan kurangnya sosialisasi.

Oleh karena itu, ia pun mendorong agar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang belum mendaftar BPJS diperlukan.

Baca juga: KPK Sebut Setneg Minta 3 Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK Terkait BPJS Kesehatan

Terutama penjelasan tentang pentingnya hidup sehat dan agar mendapatkan layanan kesehatan.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, sejak dicanangkan pada tahun 2014, hingga saat ini sudah ada 223 juta peserta JKN di Tanah Air.

Sebab dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan, maka optimalisasi, sosialisasi, dan akses informasi terhadap program JKN pun perlu diperkuat lagi.

"Proses optimalisasi penting karena cakupan wilayah Indonesia luas, penduduk beragam dengan latar belakang berbeda sehingga sosialisasi dan edukasi penting," kata dia.

Baca juga: BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai Awal Juli

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai Awal Juli

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi 10.000 Pelaku Jasa Keuangan

Jokowi Tinjau Vaksinasi 10.000 Pelaku Jasa Keuangan

Nasional
Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Nasional
UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Nasional
Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X