Kompas.com - 18/06/2020, 17:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia mencatat terdapat 1.488 laporan yang masuk ke Posko Pengaduan Ombudsman RI terkait Covid-19 sejak Rabu (29/4/2020) hingga Selasa (16/6/2020).

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, dari seluruh aduan tersebut, aduan yang berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) merupakan yang paling banyak diterima Ombudsman.

"Secara substansi, laporan yang paling banyak itu terkait dengan bantuan sosial, itu sampai 83 persen. Oleh karena itu, seharusnya soal bansos ini menjadi perhatian yang lebih serius oleh semua pihak," kata Amzulian dalam konferensi pers, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Di kesempatan yang sama, anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy menuturkan, salah satu masalah yang ditemui di sektor bantuan sosial tersebut adalah soal pendataan.

"Karena memang pemerintah punya data sebelum Covid sehingga ketika Covid datanya terus bertambah, sulit untuk mengonsolidasikan data dalam waktu yang bersamaan," ujar Suaedy.

Akibatnya, bantuan sosial itu kerap kali salah sasaran.

Ia mencontohkan ada perangkat desa yang mengajukan dan menerima bantuan sementara orang yang berhak justru tak mendapatkannya.

Baca juga: Pemerintah Janji Perbaiki Masalah Penyaluran Bansos

Oleh sebab itu, Ombudsman mendorong agar pendataan terus berlanjut meskipun ada beberapa kendala seperti masih adanya masyarakat yang belum memiliki e-KTP serta warga yang tinggal tak sesuai alamat KTP.

"Pengawasan ini penting karena ada hal yang kadang-kadang disengaja, kadang-kadang tidak tetapi terjadi penyimpangan atau maladministrasi," kata Suaedy.

Berdasarkan data yang dirilis Ombudsman, terdapat 1.242 laporan terkait bantuan sosial yang diterima Ombudsman.

Baca juga: Mensos Akui Bansos Belum Tersalurkan 100 Persen

Laporan lain yang diterima Ombudsman adalah terkait ekonomi dan keuangan sebanyak 171 laporan (11,49 persen), transportasi 38 laporan (2,55 persen), pelayanan kesehatan 30 laporan (2,01 persen), dan keamanan 7 laporan (0,47 persen).

Ombudsman pun mendorong masyarakat untuk tidak takut melapor ke Ombudsman karena pelaporan tersebut sudah dilindungi undang-undang.

"Dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI Pasal 24 ayat 2 menyebutkan, dalam keadaan tertentu nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan. Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melapor," kata Amzulian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.