KILAS

Cetak Sejarah, Indonesia Jadi Negara Kepulauan Pertama yang Punya TSS Kepulauan

Kompas.com - 18/06/2020, 16:53 WIB
Kapal Patroli KPLP RI Dok. KemenhubKapal Patroli KPLP RI

KOMPAS.com – International Maritime Organization (IMO) telah resmi menetapkan Indonesia memiliki Bagan Pemisah Alur Laut atau Traffic Separation Schme (TSS) di Alur Laut Kepulauan, yakni di Selat Sunda dan Selat Lombok, Juni 2019.

TSS merupakan skema pemisahan jalur laut lintas pelayaran kapal-kapal yang berlawanan arah dalam suatu alur pelayaran yang ramai dan sempit, misal saat masuk pelabuhan atau selat.

Penetapan itu merupakan momen bersejarah bagi Bangsa Indonesia sebagai hasil kerja keras Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai Maritime Administration di IMO.

Kemenhub sendiri telah memperjuangkan usulan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok selama lebih dari dua tahun di kancah maritim dunia.

Baca juga: Kemenhub: Tidak Ada Kenaikan Tarif KRL

Penetapan TTS itu pun menjadi bentuk komitmen Kemenhub melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan maritim.

Penetapan juga menjadi momen untuk meningkatkan pengawasan kapal-kapal yang melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia, terutama Selat Lombok dan Selat Sunda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Siap terapkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok

Ditjen Perhubungan Laut telah siap untuk menerapkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang akan dimulai Rabu (1/7/2020), mulai dari aspek kenavigasian, hingga penegakan hukum.

Kesiapan itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut R Agus H Purnomo di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Wujud nyata kesiapan ditunjukkan dengan akan digelarnya latihan patrol penegakan hukum bidang keselamatan berlalu-lintas di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, salah satunya kegiatan Table Top Exercise.

Kegiatan itu rencananya akan digelar di Selat Sunda pada Selasa (23/6/2020). Selanjutnya, akan digelar apel kesiapan atau latihan basah pada Sabtu (27/6/2020).

Baca juga: Kemenhub: Bertahap, Kapasitas Penumpang Pesawat Akan Kembali 100 Persen

Table Top Exercise dilakukan untuk merancang komunikasi sekaligus pergerakan kapal negara dan latihan patroli dengan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) RI.

Tujuan kegiatan adalah membekali Personel Ditjen Perhubungan Laut, terutama anak buah kapal negara patroli dan petugas Vessel Traffic Service (VTS) agar paham mekanisme proses perencanaan operasi patroli serta penegakan hukum di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok.

Kegiatan juga akan menciptakan koordinasi yang sistematis dan terpadu, baik internal di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, maupun antar-instansi yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang.

Upaya untuk menyiapkan penerapan TSS juga dilakukan KPLP yang menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) patroli dan penegakan hukum dengan menerjunkan kapal patroli beserta personelnya.

Baca juga: Gandeng ITB, Kemenhub Bikin Prototipe Sekat Ojol yang Ideal

Untuk aspek kenavigasian, tengah disiapkan sarana dan prasarana VTS, sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia VTS, dan penyiapan navigation guideline.

Penerapan TSS pun telah disosialisasikan melalui Automatic Identification System (AIS) broadcast dan SMS Blast yang bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Informatika.

"Dengan demikian, Indonesia siap melayani masyarakat maritim dunia saat implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok,” kata Agus dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, segala upaya tersebut merupakan peran aktif dan sumbangsih nyata Kemenhub dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran dunia, serta mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Baca juga: Jubir Menhub: Budi Karya Telah Bebas Covid-19

Sebelumnya, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura memiliki TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura. Namun, TSS ini dimiliki tiga negara.

Sementara itu, TSS Selat Sunda dan Selat Lombok hanya dimiliki Indonesia yang memiliki kewenangan mutlak untuk pengaturannya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X