Polisi Disebut Lakukan Intimidasi terhadap Pengunggah Guyonan Gus Dur

Kompas.com - 18/06/2020, 15:48 WIB
Alissa Wahid saat mendatangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariAlissa Wahid saat mendatangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Gusdurian menuding kepolisian melakukan intimidasi terhadap Ismail Ahmad usai dibawa ke Mapolres Kepulauan Sula, Maluku Utara, untuk meminta maaf usai mengunggah guyonan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Facebook.

"Meski kasus tersebut tidak diproses karena Ismail bersedia meminta maaf, namun pemanggilan terhadap Ismail oleh Polres Sula adalah bentuk intimidasi institusi negara terhadap warganya," tegas Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (18/6/2020).

Dengan demikian, kata Alissa, hal ini menambah catatan upaya penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrumen untuk membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat di Indonesia.

Baca juga: Pria Ini Tak Menyangka Unggahannya soal Guyonan Gus Dur Berakhir di Kantor Polisi

Oleh karena itu, kata Alissa, Jaringan Gusdurian sebagai kelompok yang berjuang meneruskan perjuangan Gus Dur mengapresiasi Ismail Ahmad yang telah menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Menurutnya, Ismail Ahmad telah menggunakan hak konstitusionalnya dengan cara mengekspresikan dan menyatakan pendapatnya melalui platform media sosial.

Selain itu, Alissa meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengintimidasi warga negara yang mengekspresikan dan menyatakan pendapat melalui media apapun.

Sebab, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat adalah hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum.

"Penggunaan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidaklah tepat karena pasal pencemaran baik hanya berlaku untuk subjek perseorangan, bukan terkait dengan lembaga apalagi pemerintah," tegas Alissa.

Baca juga: Dibawa ke Kantor Polisi, Pengunggah Guyonan Gus Dur Disuruh Minta Maaf, Unggahan Dihapus

Di sisi lain, pihaknya meminta lembaga legislatif untuk mengevaluasi dan merevisi, bahkan menghapus UU ITE yang sering disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Untuk itu, Alissa mengajak kepada seluruh Gusdurian dan masyarakat Indonesia untuk terus mendukung iklim demokrasi yang sehat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Nasional
Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X