Kompas.com - 18/06/2020, 15:10 WIB

KOMPAS.com - Soal siapa yang akan mendapat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Pilkada Serentak Solo 2020, terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Bakal calon wali kota Solo yang diusung DPC PDI-P Kota Solo Achmad Purnomo, mengatakan, dirinya belum diundang atau diberi informasi oleh DPC atau DPP terkait hal itu.

Baca juga: Gibran Anggap Achmad Purnomo Bukan Pesaing di Pilkada Solo 2020, Tapi...

"Belum ada. Biasanya kalau ada pemanggilan (DPP PDI-P) lewat DPC PDI-P, lewat Pak Rudy selaku Ketua DPC PDI-P," katanya saat dihubungi Kompas.com di Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020).

Namun demikian, dirinya akan mengaku legowo dan menerima segala keputusan DPP PDI-P.

"Tidak apa-apa kalau memang nanti tidak dipanggil. Saya sejak awal itu kader. Saya ditugasi, dicalonkan oleh DPC sebagai bakal calon wali kota. Kalau nanti putusannya DPP lain, ya itu kader siap melaksanakan putusannya," terang Purnomo.

Baca juga: Penjelasan FX Rudy soal Bocoran Rekomendasi DPP PDI-P

Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2020).KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2020).

Sementara itu, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku masih menunggu kabar resmi dari DPP PDI-P.

Sembari itu, ayah Jan Ethes itu lebih fokus untuk kegiatan kemanusiaan di tengah pandemi corona.

"Soal rekomendasi itu kita tunggu saja," kata putra sulung Presiden Jokowi kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020).

Seperti diketahui, sejak terjadi wabah corona, Gibran dan timnya memberi paket sembako, penyemprotan disinfektan, ronda bersama warga, pembagian masker, dan lain sebagainya.

"Tim kami masih fokus dalam kegiatan kamanusiaan," ungkap dia.

 

Penjelasan Rudy

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo ditemui di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2020).KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo ditemui di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2020).

Akhir-akhir ini beredar informasi bahwa DPP PDI-P telah memutuskan bakal calon di Pilkada Solo. Namun, hal itu dibantah Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo.

Wali Kota Solo tersebut mengaku belum menerima informasi terkait rekomendasi dari DPP PDI-P atau perintah dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

"Biasanya kalau mau rekomendasi itu ketua (DPC) diundang, calon diundang. Saya belum dapat undangan itu," katanya kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/6/2020).

Dalam kesempatan itu, Rudy menjelaskan, siapapun yang dipilih DPP PDI-P akan diperjuangkan untuk menang Pilkada 2020.

"Kader partai jika ada perintah itu dijalankan, itu wajib. Saya tidak pernah tidak menjalankan," pungkasnya.

 

Baca juga: Terungkap, Ini Alasan Pelaku Bunuh dan Hendak Bakar Terapis Pijat Online di Surabaya

Wakil Wali Kota Surakarta yang ditugaskan sebagai bakal calon Wali Kota dari DPC PDI-P Kota Surakarta, Achmad Purnomo ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/1/2020).KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Wakil Wali Kota Surakarta yang ditugaskan sebagai bakal calon Wali Kota dari DPC PDI-P Kota Surakarta, Achmad Purnomo ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/1/2020).

Seperti diketahui, Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dikabarkan mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa di Pilkada Solo 2020.

Teguh, saat ini merupakan bakal calon wakil wali kota yang mendaftar satu paket bersama Achmad Purnomo. Pasangan ini diusung oleh DPC PDI-P Kota Solo.

Kegigihan DPC PDIP Kota Solo mendukung pasangan Purnomo-Teguh tampak saat menolak permintaan pengunduran diri Achmad Purnomo di Pilkada 2020 nanti. 

Sementara itu, Gibran mencalonkan diri sebagai bakal calon wali pada Pilkada Serentak 2020 melalui DPD PDI-P Jawa Tengah.

(Penulis: Kontributor Solo, Labib Zamani | Editor: Khairina)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.