Polemik Status Justice Collaborator Eks Bendum Demokrat Nazaruddin, Ini Syarat dan Keuntungannya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Status justice collaborator (JC) yang disematkan kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuai polemik.

Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak pernah menyatakan Nazaruddin menyandang status tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan kesempatan kepada Nazaruddin untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) sehingga ia bebas bersyarat, justru menjadikan dua surat keterangan yang dikeluarkan KPK sebagai dasar pemberian remisi itu.

Kedua surat tersebut, yakni Surat nomor R-2250/55/06/2014 tanggal 9 Juni 2014 dan Surat Nomor R.2576/55/06/2017 tanggal 21 Juni 2017, dinilai Kemenkumham sebagai bagian dari JC.

"Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan KPK dikategorikan sebagai JC sebagaimana pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012. Status JC untuk Muhammad Nazaruddin juga ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dan dimuat di banyak media massa," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Kisah Panjang Nazaruddin: Kasus Wisma Atlet, Red Notice Interpol, hingga Sel Mewah di Sukamiskin

Ketentuan terkait JC atau saksi pelaku yang bekerja sama diatur di dalam sejumlah aturan. Bagi pelaku kejahatan yang ingin menjadi seorang JC bisa memperoleh sejumlah keuntungan.

Di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan 'Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.'

Lantas jenis pidana apa saja yang dapat menggunakan JC?

Merujuk ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, ada beberapa jenis pidana yang pelakunya bisa menjadi JC.

Pidana itu meliputi tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian ang, dan perdagangan orang.

Selain itu, tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Apa saja syarat untuk menjadi seorang JC?

Masih merujuk aturan yang sama, seorang JC adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud di dalam SEMA.

Selain itu, JC juga harus mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Di samping itu, jaksa penuntut umum (JPU) di dalam tuntutannya juga menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Baca juga: Mengenal Cuti Menjelang Bebas yang Diperoleh Eks Bendum Demokrat Nazaruddin