KPU Diminta Pastikan Akurasi Data Pemilih Pilkada agar Tak Ada Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun data pemilih Pilkada 2020 dengan akurat.

Sehingga, ke depan, data pemilih tidak berulang kali diperbaiki sebagaimana data pemilih Pemilu 2019 yang mengalami tiga kali perbaikan.

Hal ini disampaikan Alfitra saat menghadiri acara penyerahan data penduduk pemilih potensial pemilu tambahan (DP4 Tambahan) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Kemendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Tambahan ke KPU, Jumlahnya 456.256 Jiwa

"Daftar pemilih ini berkaitan dengan hak pemilih, hak konstitusi masyarakat. Jangan sampai akurasi data pemilih ini terjadi lagi perubahan-perubahan yang dilakukan KPU," kata Alfitra di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Untuk menjaga akurasi data pemilih Pilkada, DKPP meminta KPU bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

Sehingga, data pemilih Pilkada tidak hanya mengacu pada hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU, tetapi juga merujuk data Dukcapil.

"Sehingga akurasi data antara verifikasi faktual dengan Dirjen Dukcapil ini punya akurasi yang cukup kuat," ujar Alfitra.

Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada di Tengah Wabah Bisa Jadi Stimulus Ekonomi

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya baru akan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada pada September atau Oktober 2020 mendatang.

KPU akan lebih dulu melakukan sinkronisasi data penduduk yang diserahkan Kemendagri dengan data milik KPU.

"Dimutakhirkan dulu, baru nanti bulan September atau Oktober baru ditetapkan jadi DPT," kata Arief.

Dalam penyerahan DP4 Tambahan yang digelar hari ini, Kemendagri menyerahkan 456.256 data penduduk ke KPU.

Data itu merupakan angka pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun pada September hingga Desember 2020 mendatang, atau belum 17 tahun tapi sudah menikah.

DP4 Tambahan ini muncul menyusul ditundanya hari pemungutan suara Pilkada dari September menjadi Desember.

Baca juga: Polemik Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Adapun pada 23 Januari 2020 lalu, Kemendagri telah menyerahkan DP4 ke KPU dengan jumlah 105.396.460 jiwa.

Dengan demikian, total DP4 untuk Pilkada 2020 mencapai 105.852.716 jiwa.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan Pilkada lanjutan pasca-penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).