KILAS

Kembangkan EBT Lebih Masif, Dirjen EBTKE Lakukan Restrukturisasi dan Refocusing

Kompas.com - 18/06/2020, 13:21 WIB
Ilustrasi energi terbarukan SHUTTERSTOCKIlustrasi energi terbarukan

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang berproses untuk restructure atau pembenahan kembali dan refocusing perkembangan Energi Baru Terbarukan ( EBT).

Hal itu dilakukan agar dapat mengembangkan EBT lebih masif lagi sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara.

Hal tersebut disampaikan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris Yahya saat menjadi narasumber pada gelaran website seminar (webinar) yang diselenggarakan Energy Academy Indonesia (ECADIN), Kamis (11/6/2020).

Menurut dia, selama ini pihaknya masih berfokus pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara ( PLN).

Baca juga: Realisasi Investasi Sektor EBTKE Baru Sebesar 800 Miliar Dollar AS

"Sementara, kita punya peluang besar dan mungkin bisa sebesar yang sekarang dikembangkan PLN, yaitu potensi demand atau banyaknya permintaan yang bisa dioptimalkan," kata dia.

Harris menilai, hal tersebut jelas di luar dari apa yang sudah direncanakan PLN, sehingga harus dicermati agar potensi yang ada bisa dikembangkan.

"Contohnya, di Kalimantan Utara (Kaltara) ada potensi EBT yang sangat besar jika dikembangkan bisa mencapai 9.000 megawatt ( MW) hanya dengan mengimplementasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) secara cash cap di dalam satu aliran sungai," jelasnya.

Meski demikian, Harris mengungkapkan, kendala di Kaltara adalah belum cukupnya demand untuk menyerap energi itu.

Webinar yang diselenggarakan Energy Academy Indonesia (ECADIN), Kamis (11/06/2020).Dok. Kementrian ESDM Webinar yang diselenggarakan Energy Academy Indonesia (ECADIN), Kamis (11/06/2020).

"Jadi perlu ada program yang bisa mengintegrasikan demand dan supply, ini yang coba kita pikirkan bagaimana untuk mengimplementasikannya," kata Harris dalam keterangan tertulisnya.

Selanjutnya, Harris mengatakan, Kementerian ESDM saat ini sedang berdiskusi serius dengan tim dari Australia. Tim ini sedang menjajaki kemungkinan pembangunan pembangkit PLTA di daerah Papua dengan total kapasitas 20.000 MW.

"Juga sedang berproses untuk membuat pilot project dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung PLTS cold storage yang selama ini masih mengandalkan pasokan listrik dari PLN," ujarnya.

Dalam keterangan tertulisnya, Harris mengatakan, apabila hal itu terwujud berpeluang untuk melakukan penghematan melalui pemanfaatan EBT.

Baca juga: Jaksa Tolak Permintaan Hadirkan Dirjen EBTKE dan Menteri ESDM di Persidangan

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X