Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arief Poyuono Segera Dipanggil Majelis Kehormatan Gerindra Terkait Pernyataan Isu PKI

Kompas.com - 18/06/2020, 11:12 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Majelis Kehormatan Partai segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Arief Poyuono.

Pemanggilan tersebut merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra itu tentang isu PKI dimunculkan "kadrun" dalam sebuah video wawancara.

"Beliau akan dipanggil segera. Tapi untuk penentuan jadwal, kami Majelis Kehormatan DPP akan rapat dahulu hari Senin," kata Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (18/6/2020).

Menurut Habiburokhman, Arief tidak merespons dengan baik teguran yang disampaikan partai.

"Sudah saya nasihati beliau, tapi sepertinya kepala batu. Makanya akan diproses di MK DPP," ucapnya.

Baca juga: Menhan Prabowo Minta Pemberontakan PKI Diajarkan di Sekolah

Ia pun mengatakan, sudah lama Arief tidak diizinkan membawa nama institusi Partai Gerindra.

Habiburokhman menegaskan bahwa pernyataan Arief Poyuono tidak berkaitan dengan partai.

"Saya tegaskan bahwa statement Arief Poyuono tidak ada kaitannya dengan Gerindra. Sudah lama beliau tidak diperkenankan mengatasnamakan Gerindra," ujar Habiburokhman.

Ia merasa curiga ada pihak yang sengaja menunggangi Arief karena tidak suka dengan kebesaran Partai Gerindra.

Habiburokhman pun menyayangkan tagar #TenggelamkanGerindra yang sempat ramai di media sosial.

"Saya khawatir Pak Arief ditunggangi orang yang tidak mau Gerindra besar dan dekat dengan rakyat," tutur Habiburokhman.

"Tagar tenggelamkan Gerindra jelas salah kaprah. Secara logika, tagar yang pas itu tenggelamkan Arief Poyuono, dalam artian cabut dukungan politik pada Arief Poyuono," kata dia.

Baca juga: Gerindra Yakin Dukungan ke Prabowo Masih Kuat jika Maju Pilpres 2024

Arief Poyuono berbicara soal isu PKI dalam sebuah wawancara berjudul "Apa Kata Arief Poyuono tentang Kebangkitan PKI?" yang diunggah akun YouTube Kanal Anak Bangsa, Senin (15/6/2020).

Saat ditanya mengenai kebangkitan PKI, Arief menyatakan bahwa isu tersebut bohong belaka.

Menurut Arief, isu PKI sengaja dimunculkan untuk mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Enggak ada, itu cuma isu-isu bohong aja. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kangmas Jokowi, yang selalu dituduh apa pun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI. Seperti itu kan aneh, munculnya itu di eranya Pak Jokowi aja. Dulu era SBY enggak ada, era Mega enggak ada, ini kan aneh," kata Arief dalam wawancara.

Berikutnya, ia ditanya tentang siapa kemungkinan yang memunculkan isu tersebut.

"Yang pasti ini adalah kadrun, kadrun-kadrun ya yang pasti. Yang kedua, mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, yang selalu ingin mengacau, yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com