Arief Poyuono Segera Dipanggil Majelis Kehormatan Gerindra Terkait Pernyataan Isu PKI

Kompas.com - 18/06/2020, 11:12 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mendatangi kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinWakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mendatangi kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Majelis Kehormatan Partai segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Arief Poyuono.

Pemanggilan tersebut merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra itu tentang isu PKI dimunculkan "kadrun" dalam sebuah video wawancara.

"Beliau akan dipanggil segera. Tapi untuk penentuan jadwal, kami Majelis Kehormatan DPP akan rapat dahulu hari Senin," kata Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (18/6/2020).

Menurut Habiburokhman, Arief tidak merespons dengan baik teguran yang disampaikan partai.

"Sudah saya nasihati beliau, tapi sepertinya kepala batu. Makanya akan diproses di MK DPP," ucapnya.

Baca juga: Menhan Prabowo Minta Pemberontakan PKI Diajarkan di Sekolah

Ia pun mengatakan, sudah lama Arief tidak diizinkan membawa nama institusi Partai Gerindra.

Habiburokhman menegaskan bahwa pernyataan Arief Poyuono tidak berkaitan dengan partai.

"Saya tegaskan bahwa statement Arief Poyuono tidak ada kaitannya dengan Gerindra. Sudah lama beliau tidak diperkenankan mengatasnamakan Gerindra," ujar Habiburokhman.

Ia merasa curiga ada pihak yang sengaja menunggangi Arief karena tidak suka dengan kebesaran Partai Gerindra.

Habiburokhman pun menyayangkan tagar #TenggelamkanGerindra yang sempat ramai di media sosial.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Nasional
AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Nasional
ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

Nasional
Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Nasional
Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Nasional
Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Nasional
Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X