Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arief Poyuono Segera Dipanggil Majelis Kehormatan Gerindra Terkait Pernyataan Isu PKI

Kompas.com - 18/06/2020, 11:12 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Majelis Kehormatan Partai segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Arief Poyuono.

Pemanggilan tersebut merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra itu tentang isu PKI dimunculkan "kadrun" dalam sebuah video wawancara.

"Beliau akan dipanggil segera. Tapi untuk penentuan jadwal, kami Majelis Kehormatan DPP akan rapat dahulu hari Senin," kata Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (18/6/2020).

Menurut Habiburokhman, Arief tidak merespons dengan baik teguran yang disampaikan partai.

"Sudah saya nasihati beliau, tapi sepertinya kepala batu. Makanya akan diproses di MK DPP," ucapnya.

Baca juga: Menhan Prabowo Minta Pemberontakan PKI Diajarkan di Sekolah

Ia pun mengatakan, sudah lama Arief tidak diizinkan membawa nama institusi Partai Gerindra.

Habiburokhman menegaskan bahwa pernyataan Arief Poyuono tidak berkaitan dengan partai.

"Saya tegaskan bahwa statement Arief Poyuono tidak ada kaitannya dengan Gerindra. Sudah lama beliau tidak diperkenankan mengatasnamakan Gerindra," ujar Habiburokhman.

Ia merasa curiga ada pihak yang sengaja menunggangi Arief karena tidak suka dengan kebesaran Partai Gerindra.

Habiburokhman pun menyayangkan tagar #TenggelamkanGerindra yang sempat ramai di media sosial.

"Saya khawatir Pak Arief ditunggangi orang yang tidak mau Gerindra besar dan dekat dengan rakyat," tutur Habiburokhman.

"Tagar tenggelamkan Gerindra jelas salah kaprah. Secara logika, tagar yang pas itu tenggelamkan Arief Poyuono, dalam artian cabut dukungan politik pada Arief Poyuono," kata dia.

Baca juga: Gerindra Yakin Dukungan ke Prabowo Masih Kuat jika Maju Pilpres 2024

Arief Poyuono berbicara soal isu PKI dalam sebuah wawancara berjudul "Apa Kata Arief Poyuono tentang Kebangkitan PKI?" yang diunggah akun YouTube Kanal Anak Bangsa, Senin (15/6/2020).

Saat ditanya mengenai kebangkitan PKI, Arief menyatakan bahwa isu tersebut bohong belaka.

Menurut Arief, isu PKI sengaja dimunculkan untuk mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Enggak ada, itu cuma isu-isu bohong aja. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kangmas Jokowi, yang selalu dituduh apa pun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI. Seperti itu kan aneh, munculnya itu di eranya Pak Jokowi aja. Dulu era SBY enggak ada, era Mega enggak ada, ini kan aneh," kata Arief dalam wawancara.

Berikutnya, ia ditanya tentang siapa kemungkinan yang memunculkan isu tersebut.

"Yang pasti ini adalah kadrun, kadrun-kadrun ya yang pasti. Yang kedua, mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, yang selalu ingin mengacau, yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ingin Perpanjang Dana Otsus Aceh, Cak Imin: Kalau Perlu Sampai Kiamat

Ingin Perpanjang Dana Otsus Aceh, Cak Imin: Kalau Perlu Sampai Kiamat

Nasional
DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung Mahkamah Agung RI

DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung Mahkamah Agung RI

Nasional
Kunjungi Aceh, Muhaimin Mulai dengan Ziarah Syekh Abdurrauf Al Singkili

Kunjungi Aceh, Muhaimin Mulai dengan Ziarah Syekh Abdurrauf Al Singkili

Nasional
Kampanye di Kalsel, Anies Janji Bangun Rel Kereta Banjarmasin-Banjarbaru

Kampanye di Kalsel, Anies Janji Bangun Rel Kereta Banjarmasin-Banjarbaru

Nasional
Dicurhati BBM Langka Selama Kampanye, Ganjar: Harusnya Masuk Situasi Darurat

Dicurhati BBM Langka Selama Kampanye, Ganjar: Harusnya Masuk Situasi Darurat

Nasional
Presiden Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Desa bersama DPR

Presiden Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Desa bersama DPR

Nasional
KPK Cecar Wamenkumham Soal Dugaan Terima Uang dalam Pengurusan AHU Perusahaan Tambang

KPK Cecar Wamenkumham Soal Dugaan Terima Uang dalam Pengurusan AHU Perusahaan Tambang

Nasional
Ganjar Anggap Cara Ini Bisa Kontrol Harga Sembako dari Hulu ke Hilir

Ganjar Anggap Cara Ini Bisa Kontrol Harga Sembako dari Hulu ke Hilir

Nasional
Gaduh Format Debat Capres-Cawapres 2024, Bagaimana Aturan Menurut UU?

Gaduh Format Debat Capres-Cawapres 2024, Bagaimana Aturan Menurut UU?

Nasional
Puan Pimpin Rapat Penutupan Masa Sidang DPR, Dihadiri 290 Anggota

Puan Pimpin Rapat Penutupan Masa Sidang DPR, Dihadiri 290 Anggota

Nasional
Terima Keluhan Tukang Ojek, Ganjar Soroti Antrean Panjang SPBU di Balikpapan

Terima Keluhan Tukang Ojek, Ganjar Soroti Antrean Panjang SPBU di Balikpapan

Nasional
Ganjar Anggap Pemerintah Harus Kendalikan Harga Komoditas yang Naik Tiap Akhir Tahun

Ganjar Anggap Pemerintah Harus Kendalikan Harga Komoditas yang Naik Tiap Akhir Tahun

Nasional
Ganjar Sebut Indonesia Hadapi Problem Serius Impor Kedelai

Ganjar Sebut Indonesia Hadapi Problem Serius Impor Kedelai

Nasional
Pemerintah Segera Luncurkan Buku Putih Strategi Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030

Pemerintah Segera Luncurkan Buku Putih Strategi Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030

Nasional
Tinjau Pembangunan Bendungan Mbay, Jokowi: Ini Strategi Besar untuk Kedaulatan Pangan

Tinjau Pembangunan Bendungan Mbay, Jokowi: Ini Strategi Besar untuk Kedaulatan Pangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com