Kompas.com - 18/06/2020, 11:12 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mendatangi kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinWakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mendatangi kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Majelis Kehormatan Partai segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Arief Poyuono.

Pemanggilan tersebut merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra itu tentang isu PKI dimunculkan "kadrun" dalam sebuah video wawancara.

"Beliau akan dipanggil segera. Tapi untuk penentuan jadwal, kami Majelis Kehormatan DPP akan rapat dahulu hari Senin," kata Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (18/6/2020).

Menurut Habiburokhman, Arief tidak merespons dengan baik teguran yang disampaikan partai.

"Sudah saya nasihati beliau, tapi sepertinya kepala batu. Makanya akan diproses di MK DPP," ucapnya.

Baca juga: Menhan Prabowo Minta Pemberontakan PKI Diajarkan di Sekolah

Ia pun mengatakan, sudah lama Arief tidak diizinkan membawa nama institusi Partai Gerindra.

Habiburokhman menegaskan bahwa pernyataan Arief Poyuono tidak berkaitan dengan partai.

"Saya tegaskan bahwa statement Arief Poyuono tidak ada kaitannya dengan Gerindra. Sudah lama beliau tidak diperkenankan mengatasnamakan Gerindra," ujar Habiburokhman.

Ia merasa curiga ada pihak yang sengaja menunggangi Arief karena tidak suka dengan kebesaran Partai Gerindra.

Habiburokhman pun menyayangkan tagar #TenggelamkanGerindra yang sempat ramai di media sosial.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X