Dukung Akhyar Nasution di Pilkada Medan, Demokrat Ajak PAN dan PKS Berkoalisi

Kompas.com - 18/06/2020, 10:51 WIB
Ilustrasi KOMPAS/JITETIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menjajaki komunikasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk berkoalisi pada Pilkada Medan 2020 dan memenangkan Akhyar Nasution.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya tak mungkin mengusung Akhyar sendiri.

"Demokrat tak bisa mengusung sendiri, untuk itu kami telah membangun komunikasi dengan PAN dan PKS untuk berkoalisi. Harapan kami bisa tiga partai, namun jika hanya dua pun, tak masalah, tetap dapat berlayar," kata Kamhar saat dihubungi, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Partai Demokrat Dukung Akhyar Nasution di Pilkada Medan 2020

Akhyar saat ini menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan dan merupakan kader PDI-P.

Kamhar mengatakan, PD telah mengeluarkan surat tugas kepada Akhyar sebagai tanda pemberian dukungan.

Menurut Kamhar, kontestasi Pilkada Medan 2020 tak akan mudah. Apalagi, Pilkada Medan akan diikuti Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo.

Bobby juga tercatat sebagai kader PDI-P.

"Kami memahami, tak mudah membangun koalisi, apalagi berhadapan dengan menantu Jokowi yang telah memborong hampir semua partai," ujar dia. 

"Tapi kami optimistis, pasti dapat berlaga meski hanya koalisi dua partai," kata Kamhar.

Ia mengatakan, Bappilu DPP PD telah mengundang Akhyar dalam rapat konsultasi pada 11 Juni. 

Pada kesempatan, hadir Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen PD Teuku Riefky. Hadir pula ketua DPC PD Kota Medan dan plt ketua DPD PD Sumatera Utara.

"Bappilu juga telah mempresentasikan tentang Pilkada Kota Medan dan kehadiran Akhyar Nasution pada rapat konsultasi bersama Ketum Mas AHY yang didampingi Sekjen, Bang Teuku Riefky, Bendum Mas Renville dan jajaran pimpinan lainnya. Mas Ketum menaruh atensi yang tinggi untuk Pilkada Kota Medan," tutur dia. 

Baca juga: Golkar Dukung Gibran dan Bobby pada Pilkada 2020

Menurut dia, DPP PD tidak mau menjadikan pilkada sebagai ajang coba-coba calon pemimpin. Kamhar menyatakan, nasib rakyat tak boleh dipertaruhkan.

"Kami tak ingin Kota Medan dipimpin oleh orang yang sedang coba-coba. Kita sudah punya pengalaman, betapa mahalnya harga yang mesti ditanggung dan dibayar jika diberikan kepada bukan ahlinya. Nasib rakyat tak boleh diserahkan pada orang yang sedang coba-coba," ujar Kamhar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X