Politikus PAN: Kalau Pekerjaan Biasa, Mestinya Dipercayakan ke WNI

Kompas.com - 17/06/2020, 21:08 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengaku, tidak tahu pasti apa keahlian yang dimiliki ratusan Tenaga Kerja Asing ( TKA) asal China yang diizinkan pemerintah bekerja di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Apabila ratusan TKA asal China itu hanya mengerjakan hal yang biasa, Saleh berpendapat, sebaiknya pekerjaan tersebut diprioritaskan untuk tenaga kerja Indonesia.

"Selayaknya, pemerintah memprioritaskan penyediaan lapangan pekerjaan kepada WNI yang di-PHK," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (17/6/2020).

"Kalau hanya pekerjaan biasa saja, pekerjaan itu mestinya dipercayakan kepada WNI. Dengan begitu, dampak dari masuknya investasi asing bisa dirasakan masyarakat," sambung dia.

Baca juga: Izinkan 500 TKA China Bekerja di Konawe, Gubernur: Dukung Investasi di Sultra

Saleh mengatakan, akan menjadi tidak elok apabila investor mendapatkan apa yang menjadi haknya seperti izin mengeksplorasi Sumber Daya Alam (SDA). Namun, tidak menggunakan pekerja dalam negeri.

"Kan tidak elok jika investor dapat banyak. Mereka sudah mendapat izin eksplorasi SDA, lalu membawa tenaga kerja sendiri, hasil produksinya nanti dibawa ke negaranya. Lalu, apa lagi yang tersisa untuk kita?," ujar dia.

Saleh berpendapat, meskipun pemerintah tetap mengizinkan TKA, sebaiknya izin itu tetap selektif. Misalnya bagi tenaga kerja yang benar-benar dibutuhkan di Indonesia.

"Kalaupun ada yang harus masuk, harus pekerja yang betul-betul super luar biasa. Artinya, tanpa pekerja itu, semua investasi yang ada tidak bisa dijalankan," ucap dia.

Baca juga: Sempat Menolak, Gubernur Kini Sultra Izinkan 500 TKA China Bekerja di Konawe

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, dirinya tetap menolak ratusan TKA asal China masuk ke dalam negeri di masa pandemi ini.

Pasalnya, penyebaran Covid-19 di Tanah Air masih meningkat.

"Local transmission saja sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi kalau nanti TKA itu membawa virus dari negaranya (imported case). Konsekuensinya besar. Apalagi, jumlah TKA yang masuk itu banyak," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi berubah sikap soal TKA asal China yang akan membangun smelter di daerahnya.

Baca juga: Ini Alasan Gubernur Sultra Izinkan 500 TKA China Bekerja di Konawe

Kini Ali mengizinkan para pekerja asing itu datang ke Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk bekerja.

Ali memperbolehkan masuknya 500 TKA asal China itu karena sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat.

"Kita pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat," kata Ali saat diwawancarai Kompas TV, Selasa (16/6/2020).

Hanya saja, Ali mensyaratkan semua TKA asal China yang masuk ke Sulawesi Tenggara harus menjalani protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona.

Baca juga: Gubernur Sultra Izinkan 500 TKA China Bekerja di Konawe, Ini Syaratnya

Para TKA itu harus menjalani karantina terlebih dahulu sebelum boleh bekerja.

Lebih lanjut, Ali menilai, kedatangan para pekerja asing itu untuk mendukung investasi yang ada di Sulawesi Tenggara.

"Sehingga pasca-Covid-19, kita bisa bangkit," kata Ali.

Setelah diizinkan, 500 TKA asal China itu akan datang secara bertahap ke Konawe. Pada tahap pertama, ada 146 tenaga kerja yang didampingi empat tenaga medis.

Mereka dijadwalkan tiba pada 23 Juni 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X