Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PAN: Kalau Pekerjaan Biasa, Mestinya Dipercayakan ke WNI

Kompas.com - 17/06/2020, 21:08 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengaku, tidak tahu pasti apa keahlian yang dimiliki ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang diizinkan pemerintah bekerja di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Apabila ratusan TKA asal China itu hanya mengerjakan hal yang biasa, Saleh berpendapat, sebaiknya pekerjaan tersebut diprioritaskan untuk tenaga kerja Indonesia.

"Selayaknya, pemerintah memprioritaskan penyediaan lapangan pekerjaan kepada WNI yang di-PHK," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (17/6/2020).

"Kalau hanya pekerjaan biasa saja, pekerjaan itu mestinya dipercayakan kepada WNI. Dengan begitu, dampak dari masuknya investasi asing bisa dirasakan masyarakat," sambung dia.

Baca juga: Izinkan 500 TKA China Bekerja di Konawe, Gubernur: Dukung Investasi di Sultra

Saleh mengatakan, akan menjadi tidak elok apabila investor mendapatkan apa yang menjadi haknya seperti izin mengeksplorasi Sumber Daya Alam (SDA). Namun, tidak menggunakan pekerja dalam negeri.

"Kan tidak elok jika investor dapat banyak. Mereka sudah mendapat izin eksplorasi SDA, lalu membawa tenaga kerja sendiri, hasil produksinya nanti dibawa ke negaranya. Lalu, apa lagi yang tersisa untuk kita?," ujar dia.

Saleh berpendapat, meskipun pemerintah tetap mengizinkan TKA, sebaiknya izin itu tetap selektif. Misalnya bagi tenaga kerja yang benar-benar dibutuhkan di Indonesia.

"Kalaupun ada yang harus masuk, harus pekerja yang betul-betul super luar biasa. Artinya, tanpa pekerja itu, semua investasi yang ada tidak bisa dijalankan," ucap dia.

Baca juga: Sempat Menolak, Gubernur Kini Sultra Izinkan 500 TKA China Bekerja di Konawe

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, dirinya tetap menolak ratusan TKA asal China masuk ke dalam negeri di masa pandemi ini.

Pasalnya, penyebaran Covid-19 di Tanah Air masih meningkat.

"Local transmission saja sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi kalau nanti TKA itu membawa virus dari negaranya (imported case). Konsekuensinya besar. Apalagi, jumlah TKA yang masuk itu banyak," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi berubah sikap soal TKA asal China yang akan membangun smelter di daerahnya.

Baca juga: Ini Alasan Gubernur Sultra Izinkan 500 TKA China Bekerja di Konawe

Kini Ali mengizinkan para pekerja asing itu datang ke Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk bekerja.

Ali memperbolehkan masuknya 500 TKA asal China itu karena sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat.

"Kita pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat," kata Ali saat diwawancarai Kompas TV, Selasa (16/6/2020).

Hanya saja, Ali mensyaratkan semua TKA asal China yang masuk ke Sulawesi Tenggara harus menjalani protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona.

Baca juga: Gubernur Sultra Izinkan 500 TKA China Bekerja di Konawe, Ini Syaratnya

Para TKA itu harus menjalani karantina terlebih dahulu sebelum boleh bekerja.

Lebih lanjut, Ali menilai, kedatangan para pekerja asing itu untuk mendukung investasi yang ada di Sulawesi Tenggara.

"Sehingga pasca-Covid-19, kita bisa bangkit," kata Ali.

Setelah diizinkan, 500 TKA asal China itu akan datang secara bertahap ke Konawe. Pada tahap pertama, ada 146 tenaga kerja yang didampingi empat tenaga medis.

Mereka dijadwalkan tiba pada 23 Juni 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com