DPR Minta Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Bidang Pariwisata, Olahraga, dan Hiburan

Kompas.com - 17/06/2020, 18:25 WIB
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf usai acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Komisi IX DPR Dede Yusuf usai acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR meminta pemerintah segera menyusun dan menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 untuk kegiatan pariwisata.

Hal tersebut menjadi salah satu simpulan rapat Komisi X DPR dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (17/6/2020).

Agenda rapat membahas kebijakan strategis Gugus Tugas menghadapi new normal di bidang pendidikan, pariwisata, olahraga, dan perpustakaan.

Baca juga: Tangkal Ketakutan Warga Pergi ke RS, RST Dompet Dhuafa Terapkan Protokol Kesehatan

"Mendorong Gugus Tugas Covid-19 untuk secara detail membuat dan menyosialisasikan protokol kesehatan, khusus bidang pariwisata dengan memprioritaskan wisatawan domestik," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, membacakan simpulan rapat.

Selanjutnya, Komisi X mendesak pemerintah menyusun dan dan menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 untuk kegiatan olahraga.

Dede berharap, latihan dan kompetisi berbagai cabang olahraga dapat dilakukan meski tanpa penonton.

"Agar latihan-latihan tetap dapat dijalankan dengan aman dan membuka kemungkinan terselenggaranya kompetisi sepak bola dan cabang olahraga lainnya tanpa penonton," tutur Dede.

Baca juga: Pemkot Bekasi Punya Tim Khusus untuk Awasi Protokol Kesehatan di Tempat Hiburan Malam

Kemudian, Komisi X mendorong ada protokol kesehatan Covid-19 khusus bagi pekerja seni sehingga industri hiburan dapat kembali hidup.

Berikutnya, Dede menyebutkan Komisi X memberikan catatan terkait pembukaan sekolah di zona hijau pada masa pandemi Covid-19.

Komisi X mendesak pemerintah menyusun protokol pelaksanaan kegiatan belajar yang memadai agar sekolah-sekolah tidak jadi klaster penularan Covid-19.

"Mendesak perlunya pembahasan secara detail dan komprehensif terkait implementasi pendidikan di new normal pada zona hijau, agar dapat dipastikan sesuai dengan protokol kesehatan, misalnya sarana prasarana sekolah, jam belajar, jumlah siswa yang masuk, agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19," kata Dede.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas: Sekarang Ini, Protokol Kesehatan Harga Mati

Selain itu, lanjut Dede, Komisi X juga meminta pemerintah memastikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara online paralel dengan peraturan di sektor lainnya.

Komisi X mendorong pemerintah menyediakan tempat belajar alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya sudah kembali bekerja.

"Mendorong Gugus Tugas memastikan adanya kebijakan pendidikan yang in line/selaras dengan sektor lain, terkait dengan skema pembelajaran jarak jauh agar pendidikan tdk membosankan juga adanya tempat belajar alternatif yang aman selama para orangtua bekerja," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X