SOROT POLITIK

Ekonom Indef: Covid-19 Akan Percepat Otomatisasi dalam Dunia Kerja

Kompas.com - 17/06/2020, 16:59 WIB
DR. M. Fadhil Hasan - Ekonom Senior INDEF DR. M. Fadhil Hasan - Ekonom Senior INDEF

KOMPAS.com – Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Fadhil Hasan mengatakan, Covid-19 diperkirakan mempercepat fenomena otomatisasi dalam proses produksi, digitalisasi dalam transaksi pembayaran dan kegiatan perdagangan.

Pasalnya, fenomena otomatisasi sejalan dengan norma baru yang timbul akibat pandemi Covid-19, yaitu menjaga jarak secara fisik (physical distancing) guna mencegah penularan virus yang belum ditemukan vaksinnya ini.

Fadhil Hasan juga menyebut, normal baru dalam kegiatan ekonomi akan semakin cepat berlangsung karena adanya efisiensi.

“Akan semakin banyak tenaga kerja manusia yang bisa digantikan secara mudah oleh robot,” ungkapnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/6/2020).

Dari sisi sosial, Fadhil menilai, penggunaan robot relatif tidak menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial, khususnya terkait hubungan industrial antara pemilik atau manajemen dan karyawan.

Baca juga: Indef: Validasi Data Penerima Bansos Harusnya Sejak Awal

Sebab, adanya efisiensi berbasis otomatisasi membuat berbagai persoalan ketenagakerjaan seperti demonstrasi yang menuntut kenaikan upah bisa diminimalkan.

Tak hanya itu, proses digitalisasi dalam sistem pembayaran akan mengenyahkan berbagai kegiatan ekonomi yang selama ini ditangani manusia dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan.

Menurutnya, lembaga keuangan seperti bank akan tetap ada tapi banker mungkin tidak diperlukan lagi.

Secara bertahap, transaksi jual beli dan perdagangan online akan menghilangkan pasar yang selama ini dikenal sebagai tempat tukar menukar dan jual beli.

“Benar bahwa proses ini akan berjalan secara bertahap, namun adanya pandemi Covid-19 diperkirakan akan mempercepat proses ini,” jelasnya.

Baca juga: Indef Perkirakan 40 Juta Orang Bakal Jatuh Miskin akibat Pagebluk Corona

Selain dipercepat Covid-19, fenomena ini juga terjadi seiring dengan kemajuan teknologi informasi, penggunaan internet dan kepintaran buatan (AI).

Bahkan, terang Fadhil, sebelum Covid-19 merebak, pendiri Ali Baba Jack Ma dalam diskusi di Forum Ekonomi Dunia menyatakan, 85 persen bisnis akan berbentuk e-commerce dan 99 persen kegiatan perdagangan akan dilakukan secara online.

Selain itu, skala usaha kecil dan menengah akan mendominasi kegiatan usaha sebesar 80 persen dan akan mengglobal pada 2030.

Untuk itu, dia pun menyebut pandemi Covid-19 ini bisa menjadi disrupsi positif yang memaksa manusia mengevaluasi tatanan kehidupan sosial dan ekonomi yang selama ini berlangsung.

Baca juga: Peneliti Indef: PSBB di Daerah yang Sektor Informalnya Besar Cenderung Tak Efektif

Sebab, dampak pandemi juga dapat memaksa manusia untuk mengarah pada tatanan normal baru yang diharapkan mampu meminimalkan dampak negatif tatanan kehidupan lama.

Seturut dengan itu, Fadhil juga mempertanyakan, bagaimana nasib para pekerja yang tersingkir dari transformasi dalam proses produksi tersebut.

“Akankah mereka yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19 sekarang bisa kembali mendapatkan pekerjaannya dalam tatanan normal baru pasca Covid-19?” tanyanya.

Warga antre menggunakan KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengatur ketentuan waktu masuk, pulang, dan istirahat kantor bagi pekerja atau karyawan di Ibu Kota selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Warga antre menggunakan KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengatur ketentuan waktu masuk, pulang, dan istirahat kantor bagi pekerja atau karyawan di Ibu Kota selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Nasib pekerja selepas pandemi

Fadhil menyatakan, Pandemi Covid-19 memicu terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terbuka.

Baca juga: Politisi Golkar: Jakarta Harus Siap Masuk Fase New Normal, Jangan Sampai Pandemi Ekonomi

Hal itu dapat dilihat dari laporan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang mencatat terdapat sekitar 6 juta karyawan yang dirumahkan dan/atau terkena PHK.

Dengan demikian kini jumlah pengangguran terbuka berjumlah 13 juta orang 10 persen.

Itu berarti, sebut Fadhil, fase normal baru yang diharapkan akan menggerakkan perekonomian belum tentu mampu menjawab persoalan pengangguran di tengah pandemi.

“Tidak ada jaminan para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan akan mendapat pekerjaannya kembali,” ungkapnya.

Dia pun menjelaskan, ada beberapa sektor kegiatan usaha yang dalam waktu dekat tidak dapat beroperasi karena lamanya pemulihan yang dibutuhkan.

Baca juga: Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Sementara itu, sektor-sektor yang bisa beroperasi akan menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak akan bekerja dalam kapasitas semula.

Lalu, banyak pula perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan menyebabkan mereka belum tentu bisa beroperasi normal. Terlebih, jika tidak mendapatkan bantuan likuiditas dari pemerintah.

Dia pun menyebut, hal tersebut berjalan bersama dengan potensi pergeseran tren baru ke arah automatisai dan digitalisasi dalam jangka menengah, sehingga membuat nasib para pekerja menjadi tidak menentu pada era normal baru.

“Benar, akan ada lapangan kerja baru yang tercipta, namun demikian, lapangan kerja baru belum bisa diketahui secara persis jenis dan jumlahnya,” jelasnya.

Baca juga: Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Program pelatihan dan pendidikan kerja

Guna menghadapi hal tersebut, Fadhil menyebut perlunya kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan kerja yang berkesinambungan bagi mereka yang menganggur dan terkena PHK/dirumahkan.

Hal ini dibutuhkan bagi mereka agar dapat dengan tatanan normal baru dalam dunia ketenagakerjaan.

“Dalam konteks ini program Kartu Prakerja yang sekarang sedang dijalankan dapat menjadi bagian dari model pelatihan guna menghadapi tatanan normal baru,” terangnya.

Menurutnya, model pelatihan yang mengandalkan proses digitalisasi dari awal sampai akhir diharapkan dapat menjadi jawaban bagi tenaga kerja agar sesuai dengan tuntutan era pascapandemi Covid-19.

Baca juga: 7 Pekerjaan Ini Jadi Populer Setelah Pandemi Covid-19

Untuk itu, sistem pendidikan dan pelatihan pun harus disesuaikan dengan tuntutan tatanan normal baru di mana physical distancing menjadi norma utama.

“Saat ini sudah banyak universitas di luar negeri yang secara bertahap mengalihkan kegiatan perkuliahan melalui online classroom,” tuturnya.

Maka dari itu, dia pun menyebut, ekosistem pendidikan dan pelatihan, infrastruktur teknologi informasi, akses internet yang andal serta berkualitas menjadi prasyarat utama bagi terlaksananya model pelatihan yang efektif dan efisien.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X