Kompas.com - 17/06/2020, 16:21 WIB
 Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo Dok. BNPB Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, istilah "new normal" atau kenormalan baru belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

Ia pun berharap pemerintah daerah serta tokoh-tokoh masyarakat dapat menerjemahkan dan menyosialisasikan kenormalan baru sesuai dengan bahasa lokal.

"Memang kata-kata new normal ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karenanya, kami berharap setiap tokoh di daerah mampu menggunakan bahasa yang tepat untuk disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak salah paham," kata Doni dalam rapat bersama Komisi X DPR, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Gugus Tugas: Tempat Wisata Alam Bisa Kembali Dibuka, tapi Harus Ada Izin Kementerian

Menurut Doni Monardo, ada sebagian masyarakat yang memahami new normal berarti kembali menjalani aktivitas seperti sebelum ada pandemi Covid-19.

Doni mengatakan, pemahaman ini mengkhawatirkan dan perlu diluruskan.

"Ada sebagian masyarakat yang menganggap new normal ini berarti bisa kembali beraktivitas seperti sebelum kejadian tanggal 13, atau sebelum ditetapkannya status pandemi oleh pemerintah. Tentu ini mengkhawatirkan," tuturnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia meyakini tiap daerah dan masyarakat memiliki cara hidup serta kebiasaan yang berbeda-beda.

Baca juga: Penjelasan Kemenhub soal Syarat Bebas Covid-19 yang Tak Seragam di Bandara-bandara

Maka, Doni meminta pemerintah daerah dapat menerjemahkan kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19 dengan tepat, termasuk istilah-istilah yang mengikutinya seperti physical distancing.

"Istilah-istilah social distancing, physical distancing, harus mampu diterjemahkan oleh para pemimpin di daerah dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat," ujar Doni.

Dia menegaskan, ancaman Covid-19 belum berakhir. Risiko penularan Covid-19 masih mungkin terjadi jika tidak ada penerapan protokol kesehatan yang baik.

"Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk selalu setiap saat mengingatkan masyarakat, bahwa ancaman Covid-19 belum berakhir. Bahwa setiap orang akan bisa dengan mudah terpapar Covid-19 kalau tidak memperhatikan protokol kesehatan," kata dia.

Baca juga: Doni Monardo: Sektor Pendidikan Dibuka Paling Akhir Saat New Normal



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X