Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan Protokol Kesehatan untuk Industri Hiburan

Kompas.com - 17/06/2020, 15:40 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P Rano Karno menanyakan nasib para aktor hingga produser sinetron yang belum bisa kembali bekerja akibat pandemi Covid-19 kepada Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Rano Karno mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk kembali membuka kegiatan industri hiburan Tanah Air di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Sudah hampir empat bulan ini rekan-rekan seniman, para artis, para kru, para pembuat film, para pembuat sinetron belum mulai juga bekerja," kata Rano Karno dalam rapat Komisi X DPR bersama Gugus Tugas Covid-19, Rabu (17/6/2020).

"Barangkali memang ini lebih tepat ditanya kepada Menteri Kesehatan. Cuma karena beliau tidak masuk dalam Komisi X, saya ingin sekali menitipkan pertanyaan ini pada Pak Doni. Kira-kira protap apa yang bisa memulai para pekerja seni ini bisa bekerja?" lanjut dia.

Baca juga: Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Ketat Bisa Hasilkan Reputasi Baik

Doni kemudian menjawab pertanyaan Rano Karno. Ia menjelaskan, pemerintah berupaya agar industri hiburan tetap hidup dan tumbuh.

Menurutn Doni, pemerintah bahkan menginginkan agar industri hiburan ini jadi salah satu medium edukasi dan sosialiasi Covid-19.

"Kami mendorong agar industri hiburan ini bisa hidup, bisa tumbuh. Karena sekarang ini sebagian besar masyarakat kita sehari-hari kan di rumah. Jadi kalau sinetron atau film yang ditampilkan itu masih film lama, itu edukasi kepada masyarakat kita terbatas," ujar Doni.

"Padahal, kami berharap kerja sama Gugus Tugas bersama komponen masyarakat, terutama di bidang industri hiburan bisa masuk dalam rangka edukasi, sosialisasi, mitigasi kepada masyarakat," lanjut dia.

Ia pun mengatakan, Gugus Tugas telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan menyusun protokol kesehatan untuk industri hiburan.

Baca juga: Tempat Hiburan di Surabaya Masih Dilarang Buka, Ini Sanksinya

"Kami mencoba membantu Kemenkes agar protokol kesehatan untuk dunia hiburan ini bisa segera diterbitkan bersaman dengan beberapa protokol lainnya," ucap dia.

Doni mengatakan, sejumlah aturan yang ditetapkan dalam protokol kesehatan industri hiburan, di antaranya soal pemilihan lokasi produksi film/lainnya serta pemeriksaan terhadap seluru aktor dan kru yang terlibat.

Menurut Doni, hal ini demi menjamin keamanan seluruh pihak yang terlibat dalam produksi tersebut.

"Kami telah menyampaikan, kegiatan atau aktivitas pengambilan film bisa dilakukan dengan memilih tempat yang sudah disiapkan lebih awal, kawasan yang steril dari Covid-19. Kemudian para pemain film, kru, kemudian juga katering, jasa cleaning service, semuanya harus diperiksa lebih awal," tutur Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com