Kompas.com - 17/06/2020, 15:40 WIB
Artis peran dan politisi PDI-P Rano Karno sesaat sebelum dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024 pada Selasa (1/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaArtis peran dan politisi PDI-P Rano Karno sesaat sebelum dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024 pada Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P Rano Karno menanyakan nasib para aktor hingga produser sinetron yang belum bisa kembali bekerja akibat pandemi Covid-19 kepada Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Rano Karno mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk kembali membuka kegiatan industri hiburan Tanah Air di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Sudah hampir empat bulan ini rekan-rekan seniman, para artis, para kru, para pembuat film, para pembuat sinetron belum mulai juga bekerja," kata Rano Karno dalam rapat Komisi X DPR bersama Gugus Tugas Covid-19, Rabu (17/6/2020).

"Barangkali memang ini lebih tepat ditanya kepada Menteri Kesehatan. Cuma karena beliau tidak masuk dalam Komisi X, saya ingin sekali menitipkan pertanyaan ini pada Pak Doni. Kira-kira protap apa yang bisa memulai para pekerja seni ini bisa bekerja?" lanjut dia.

Baca juga: Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Ketat Bisa Hasilkan Reputasi Baik

Doni kemudian menjawab pertanyaan Rano Karno. Ia menjelaskan, pemerintah berupaya agar industri hiburan tetap hidup dan tumbuh.

Menurutn Doni, pemerintah bahkan menginginkan agar industri hiburan ini jadi salah satu medium edukasi dan sosialiasi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami mendorong agar industri hiburan ini bisa hidup, bisa tumbuh. Karena sekarang ini sebagian besar masyarakat kita sehari-hari kan di rumah. Jadi kalau sinetron atau film yang ditampilkan itu masih film lama, itu edukasi kepada masyarakat kita terbatas," ujar Doni.

"Padahal, kami berharap kerja sama Gugus Tugas bersama komponen masyarakat, terutama di bidang industri hiburan bisa masuk dalam rangka edukasi, sosialisasi, mitigasi kepada masyarakat," lanjut dia.

Ia pun mengatakan, Gugus Tugas telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan menyusun protokol kesehatan untuk industri hiburan.

Baca juga: Tempat Hiburan di Surabaya Masih Dilarang Buka, Ini Sanksinya

"Kami mencoba membantu Kemenkes agar protokol kesehatan untuk dunia hiburan ini bisa segera diterbitkan bersaman dengan beberapa protokol lainnya," ucap dia.

Doni mengatakan, sejumlah aturan yang ditetapkan dalam protokol kesehatan industri hiburan, di antaranya soal pemilihan lokasi produksi film/lainnya serta pemeriksaan terhadap seluru aktor dan kru yang terlibat.

Menurut Doni, hal ini demi menjamin keamanan seluruh pihak yang terlibat dalam produksi tersebut.

"Kami telah menyampaikan, kegiatan atau aktivitas pengambilan film bisa dilakukan dengan memilih tempat yang sudah disiapkan lebih awal, kawasan yang steril dari Covid-19. Kemudian para pemain film, kru, kemudian juga katering, jasa cleaning service, semuanya harus diperiksa lebih awal," tutur Doni.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.