"Physical Distancing" Berdampak pada Penurunan Daya Tampung Masjid, Ini Usul DMI

Kompas.com - 17/06/2020, 14:33 WIB
Sekjen DMI Imam Addaruquthni di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariSekjen DMI Imam Addaruquthni di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruquthni mengatakan, pihaknya melihat banyak sekali masjid dengan jumlah jemaah yang membeludak saat pelaksanaan Shalat Jumat.

Menurut dia, hal itu disebabkan dari upaya jaga jarak fisik atau physical distancing untuk mencegah penularan Covid-19.

"Ini kita kan Dewan Masjid kan juga memyebar orang untuk mengikuti Shalat Jumat sambil mengamati apa yang terjadi di lapangan. Umumnya para jemaah sudah melaksanakan protokol kesehatan," kata Imam pada Kompas.com, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19, DMI Tegaskan Jarak Antarjemaah Saat Shalat Minimal 1 Meter

"Misalnya bermasker juga, berjarak efek dari jaga jarak satu meter itu (berakibat) penurunan daya tampung masjid sehingga jemaah meluber sampai ke ruang spasial luar masjid bahkan sampai jalan raya," sambung dia.

Imam menjelaskan kondisi semacam itu tidak baik untuk keselamatan bersama dari aspek kesehatan ataupun lingkungan umum.

Ia menuturkan, kondisi seperti itu juga membahayakan pengguna jalan lainnya yang sedang membutuhkan pertolongan gawat darurat ke rumah sakit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tetapi yang disadari ini soal maslahat umum bahwa pengguna jalan itu tidak pandang bulu apakah dia beragama atau tidak beragama yang sama, dan itu berhak menggunakan. Harus dihormati hak-hak umum, hak-hak publik itu," ujarnya.

Baca juga: DMI Atur Shalat Jumat 2 Gelombang Berdasarkan Ganjil Genap Nomor Ponsel

 

Oleh karena itu, Imam mengatakan, pihaknya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 105-Khusus /PP-DMI/A/Vl/2020 yang di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan Shalat Jumat sebanyak dua gelombang berdasarkan ganjil genap angka terakhir nomor telpon selular atau ponsel.

Surat edaran tersebut diteken oleh Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) dan telah disebarluaskan pada Selasa (16/6/2020).

"Maka itu sebenarnya yang dipentingkan di balik usulan dari DMI yang diberikan oleh Pak JK itu adalah lebih pada bagaimana orang lebih memikirkan satu, jangan sampai ada penyebaran covid," ucap Imam.

Baca juga: DMI Atur Shalat Jumat 2 Gelombang Berdasarkan Ganjil Genap Nomor Ponsel, Begini Cara Menentukannya

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X