Kompas.com - 17/06/2020, 14:21 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo Dok. BNPBKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengklasifikasikan pariwisata di masa pandemi ini menjadi dua kategori, yaitu risiko rendah dan risiko tinggi.

Ketua Gugus Tugas Doni Monardo mengatakan, pariwisata dengan risiko rendah dapat kembali dibuka. Namun, harus mendapatkan izin dari kementerian terkait.

"Untuk kegiatan pariwisata yang risiko rendah mungkin bisa dimulai, tetapi dengan syarat daerah dan pengelola kegiatan harus siap dan itu pun baru boleh dimulai setelah ada izin kementerian terkait," kata Doni dalam rapat bersama Komisi X DPR, Rabu (17/6/2020).

Menurut Doni, pariwisata berisiko rendah yaitu wisata alam yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

Baca juga: Soal Pembukaan Pariwisata Bali, Ini Kata Menpar Wishnutama

Ia pun menyatakan lokasi wisata di berbagai daerah yang telah disiapkan di antaranya pegunungan dan taman nasional.

Namun, ia kembali menegaskan pembukaan kegiatan pariwisata ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

"Terutama wisata alam, wisata yang tidak menimbulkan kerumumanan, wisata yang sifatnya lebih ke pendekatan ekosistem," ujarnya.

"Daerah yang sudah disiapkan ada banyak, terutama daerah pegunungan dan taman nasional. Tapi sekali lagi kami tetap harus hati-hati, karena kami tidak ingin kedatangan sejumlah pihak tidak mendapatkan cara penanganan yang baik," lanjut Doni.

Baca juga: Waspada Gelombang Kedua Covid-19, Alasan Bali Tak Buru-buru Buka Pariwisata

Sementara itu, Doni mengatakan Gugus Tugas masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembukaan kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Salah satunya dengan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Menurutnya, Gubernur Bali telah meminta agar pariwisata di Bali tidak dibuka dalam waktu dekat.

"Hasil pembicaraan dengan sejumlah pejabat, termasuk dengan Gubernur Bali, mereka berharap daerah-daerah seperti Bali ini jangan dulu," tutur Doni.

Ia pun mengatakan Gugus Tugas mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan pariwisata di Bali dilakukan dengan konsep yang berbeda dengan daerah lain.

Baca juga: Pariwisata Jabar Buka Secara Bertahap, Ada Evaluasi Setiap 1 Minggu

Doni menyebutkan, perlu dibangun sistem pengecekan Covid-19 secara ketat di bandara dan pelabuhan di Bali.

"Perlu dibangun atau dilengkapai bandara dan pelabuhan dengan mesin PCR lebih banyak, sehingga setiap orang yang datang ketika masuk ke Bali tidak menunjukkan status sehat setelah melalui tes PCR, maka di Bali sudah ada alat dan petugas yang bisa melakukan pemeriksaan," kata Doni.

Selanjutnya, Doni berharap kegiatan pariwisata di Tanah Air dapat berangsur pulih baik oleh kedatangan turis domestik maupun asing.

"Kami dengan kehati-hatian akan memberikan kepercayaan kepada banyak orang baik dari dalam maupun luar negeri untuk pada akhirnya memilih tujuan wisata yang selama ini jadi harapan banyak pihak," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Nasional
Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Saksi: Pengumuman Seleksi Penyedia Bansos Covid-19 Hanya dari Mulut ke Mulut

Nasional
Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Ketua Satgas: Masyarakat Bisa Nyaman jika Kasus Covid-19 Terkendali hingga Juni

Nasional
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Harga dan Tarif Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Nasional
Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Polemik 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Dewas KPK Diminta Buka Dialog dengan Eks Komisioner

Nasional
Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Mei: 9.066.982 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Busyro Desak Firli Bahuri Undang Seluruh Mantan Pimpinan KPK Diskusi soal TWK Pegawai

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Dua Saksi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

UPDATE 17 Mei: Suspek Covid-19 Ada 79.815 Orang

Nasional
UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

UPDATE 17 Mei: Sebaran 4.295 Kasus Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 1.361

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 5.754, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.606.611 Orang

Nasional
Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Jokowi: Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN Harus Kuatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X