Kompas.com - 17/06/2020, 11:32 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan pemaparan terkait perkambangan situasi Covid-19 kepada Presiden di Kantor BNPB DOK/BNPBKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan pemaparan terkait perkambangan situasi Covid-19 kepada Presiden di Kantor BNPB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan, jumlah alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan telah memenuhi kebutuhan. 

Bahkan, kata dia, terjadi kelebihan kapasitas jumlah APD.

"Alhamdulillah sekarang ini jumlah APD sudah semakin cukup, bahkan kami sudah overcapacity. Banyak industri tekstil yang akhirnya melakukan perubahan untuk membuat APD," kata Doni dalam rapat bersama Komisi X DPR, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Bakal Ada Ritel Masker dan APD di Bandara Soekarno-Hatta

Doni mengatakan, sejumlah perusahaan yang memproduksi APD sudah mendapatkan sertifikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Artinya, menurut Doni, APD yang dihasilkan di dalam negeri berstandar internasional.

"Kami juga bersyukur sudah ada izin yang dikeluarkan WHO kepada beberapa perusahaan di Tanah Air, bahkan sudah ada yang dapat sertifikat ISO 16604 yang berstandar internasional dengan level 3 premium, bahan baku APD yang selama ini 100 persen didatangkan dari luar negeri, terutama Korsel dan China," tutur dia. 

Selain itu, Doni menyampaikan Kemenristek bersama BPPT telah mengembangkan ventilator untuk membantu penanganan Covid-19.

Ia menegaskan,pemerintah pusat berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan bagi seluruh provinsi.

"Termasuk juga upaya-upaya dari para periset yang berhasil membangun ventilator kemudian Kemenristek serta BPPT dan perguruan tinggi membantu pemerintah merancang alkes yang dapat digunakan untuk pengobatan masyarakat yang sakit. Segala upaya kami lakukan agar seluruh provinsi mendapatkan dukungan memadai dari pusat," ujar Doni.

Selanjutnya, Doni mengatakan, pemerintah akan terus meningkatkan kemampuan tes massal Covid-19.

Baca juga: Komisi II Usul Petugas Pilkada Pakai Stok APD Gugus Tugas atau Pemda

Menurut Doni, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi yang tegas terkait peningkatan kemampuan tes massal ini hingga menjadi 30.000 per hari.

"Presiden menugaskan Kemenristek dan Kemenkes agar memperbanyak tenaga-tenaga yang punya kemampuan untuk mengelola laboratorium, termasuk tenaga administrasi untuk melaporkan hasil. Ke depan, presiden meminta kemampuan ini ditingkatkan lebih dari 20.000, bahkan ke arah 30.000," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

Nasional
UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Nasional
Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Nasional
Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Nasional
Kritik Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Kritik Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Nasional
Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Nasional
Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Nasional
Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Nasional
Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X