Saat Kader Mempertanyakan Legalitas AHY yang Berujung Pemecatan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap yang ditunjukkan kader senior Partai Demokrat, Subur Sembiring, yang mempertanyakan legalitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025, berbuntut panjang.

Subur tidak hanya mempertanyakan legalitas AHY yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden keenam RI.

Dia juga turut dilaporkan ke polisi atas dugaan pemberian ancaman kepada kader pengurus partai di daerah.

Kronologi

Kepada Kompas.com, Subur menjelaskan bahwa video yang ia buat hanya untuk menjelaskan terkait posisi kepengurusan Partai Demokrat di bawah AHY berdasarkan hasil Kongres Partai Demokrat yang dilangsungkan pada Maret 2020 lalu, kepada kader di daerah.

Menurut dia, jika memang Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan surat keputusan (SK) terkait kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025 sejak 18 Mei 2020, seharusnya SK tersebut sudah dapat dipublikasikan agar diketahui publik.

"Kalau 18 Mei 2020 sudah dikeluarkan SK, harusnya di-publish. Ini kan dibuat gonjang ganjing seperti SK-nya tidak pernah kelihatan," kata Subur, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Dipecat dari Demokrat dan Dilaporkan ke Polisi, Ini Respons Subur Sembiring

Menurut dia, DPP Partai Demokrat seolah-olah menyembunyikan SK tersebut selama kurang lebih tiga pekan. Sehingga, ia menilai, kepengurusan partai kosong.

"Karena kosong, saya sebagai perwakilan, pendiri, deklarator, saya ambil alih lah," kata dia.

Belakangan, SK itu baru dipublikasikan setelah dirinya bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 8 Juni dan Menkumham Yasonna H Laoly pada 9 Juni lalu.

Kepala Badan Komunikasi Strategi (Bakomstra) Partai Demokrat Ossy Dermawan menyatakan, pihaknya telah mengetahui manuver politik yang dilakukan Subur.

Baca juga: Legalitas Kepemimpinan AHY Diragukan Politisi Senior Demokrat, Ini Penjelasan Partai

Menurut dia, hal itu dilakukan karena legalitasnya sebagai Plt Ketua Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat, terancam.

"Walau sebenarnya beliau sendiri yang mengangkat dirinya sebagai Plt Ketua FKPD pasca berpulangnya almarhum Vence Rumangkang. Selain itu, faktanya dia bukanlah salah satu pendiri Partai Demokrat," kata Ossy dalam keterangan tertulis, pada 11 Juni lalu.

Ia pun menampik bila kepengurusan Partai Demokrat di bawah AHY tidak sah. Pasalnya, kepengurusan itu telah disahkan Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menkumham nomor N.HH.09.AH.11-01 tertanggal 18 Mei 2020.

"Menkumham RI juga telah menandatangani SK kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat pada tanggal 18 Mei 2020. Sehingga, AHY memiliki legalitas baik dari aspek formil dan yuridis baik dari sudut pandang hukum negara maupun peraturan internal partai (AD/ART)," ujarnya.

Baca juga: Pengurus Partai Demokrat NTT Laporkan Subur Sembiring ke Polisi