Tiga Ormas Islam Apresiasi Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP

Kompas.com - 17/06/2020, 10:28 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin dan Menko Polhukam Mahfud MD beserta tokoh dari MUI, PBNU, dan Muhammdiyah dalam pertemuan terkait penundaan RUU HIP di Rumah Dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2020) malam. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin dan Menko Polhukam Mahfud MD beserta tokoh dari MUI, PBNU, dan Muhammdiyah dalam pertemuan terkait penundaan RUU HIP di Rumah Dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila.

Ketiga ormas tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia ( MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Muhammadiyah.

Ketiganya menyampaikan apresiasi tersebut secara langsung kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam pertemuan di Rumah Dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2020) malam.

"Kami mewakili MUI, memberikan apresiasi yang tinggi tentang kearifan Pemerintah atas ditundanya RUU HIP. Hal ini memang menimbulkan kegelisahan yang bukan main," ujar perwakilan MUI Basri Barnanda dalam konferensi pers usai pertemuan.

Baca juga: Polemik RUU HIP dan Keputusan Pemerintah Menunda Pembahasannya...

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Ia menilai, sedianya pemerintah dapat memberikan jawaban secara tertulis kepada DPR agar bisa memberikan kepastian kepada masyarakat.

"DPR sebagai wakil rakyat hendaknya menanggapi aspirasi arus besar masyarakat yang meminta RUU HIP ditunda pembahasannya," kata dia.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dengan adanya polemik pembahasan RUU HIP tersebut.

Baca juga: Apa Itu RUU HIP yang Dipersoalkan NU dan Muhammadiyah?

Sementara itu, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, pihaknya menilai ada potensi pertentangan ideologi dalam RUU HIP tersebut karena kesimpangsiuran penafsiran Pancasila.

Oleh karena itu, pihaknya pun meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU tersebut apalagi saat ini masih terjadi pandemi Covid-19.

"PBNU menyampaikan, masalah Pancasila sudah sesuatu yabg final dan tak perlu lagi penafsiran karena khawatir akan mengurangi nilai Pancasila sendiri," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya pun mengapresiasi sikap pemerintah untuk menunda pembahasannya.

Baca juga: Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP, Ingin Fokus Tangani Covid-19

Sebelumnya, pemerintah secara resmi meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui konferensi pers yang digelar secara online, Selasa (16/6/2020) malam.

"Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda setelah pemerintah membahas, memperhatikan berbagai tanggapan terhadap RUU HIP," ujar Wapres Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, permintaan untuk menunda pembahasan RUU HIP tersebut karena pemerintah ingin fokus terlebih dahulu kepada penanganan Covid-19.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Nasional
Seminggu Terakhir, Polri Catat Penurunan Angka Kriminalitas Sebesar 3,06 Persen

Seminggu Terakhir, Polri Catat Penurunan Angka Kriminalitas Sebesar 3,06 Persen

Nasional
Konsul Haji RI : Ibadah Haji 2020 Dapat Jadi Contoh Pelaksanaan Umrah

Konsul Haji RI : Ibadah Haji 2020 Dapat Jadi Contoh Pelaksanaan Umrah

Nasional
UPDATE 4 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Tersebar 28 Provinsi, Jatim Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 4 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Tersebar 28 Provinsi, Jatim Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X