Dipecat dari Demokrat dan Dilaporkan ke Polisi, Ini Respons Subur Sembiring

Kompas.com - 16/06/2020, 21:26 WIB
Peserta pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat menyanyikan lagu mars Partai Demokrat saat pembukaan pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat   di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Acara tersebut diikuti anngota DPR dan DPRD Provinsi/Kab/Kota se-Indonesia periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPeserta pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat menyanyikan lagu mars Partai Demokrat saat pembukaan pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Acara tersebut diikuti anngota DPR dan DPRD Provinsi/Kab/Kota se-Indonesia periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

Adapun terkait pemecatannya dari anggota partai, Subur menilai, keputusan partai tidak adil terhadap dirinya.

Sebab, mahkamah partai tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap dirinya terlebih dahulu.

"Saya enggak pernah dipanggil, enggak pernah dimintai klarifikasi yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat, tahu-tahu diberhentikan," tuturnya.

Lebih lanjut, Subur mengaku, dirinya belum menerima surat pemecatan dari Partai Demokrat.

"Sampai sekarang tidak ada di tangan saya (surat pemecatan), enggak ada sampai ke saya tidak ada saya pegang," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada politisi senior Partai Demokrat Subur Sembiring dari anggota partai.

"Hasil dari Rapat tersebut menghasilkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang disampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Subur Sembiring," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2020).

Riefky mengatakan, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai anggota partai kepada Subur, di dasari beberapa rekomendasi.

Pertama, Subur Sembiring terbukti bersalah melakukan perbuatan buruk yang merugikan citra dan membahayakan kewibawaan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah kepada publik melalui tulisan, suara dan gambar bahwa kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020 – 2025 hasil Kongres V Partai Demokrat tidak sah dan tidak diakuinya.

Baca juga: Wasekjen Demokrat Laporkan Subur Sembiring ke Polisi atas Dugaan Pengancaman

Kemudian, Subur menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat secara sepihak dan sewenang-wenang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Nasional
Pintu-pintu Keluar Resmi Sudah Ditutup, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Pintu-pintu Keluar Resmi Sudah Ditutup, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Nasional
Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Nasional
Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Nasional
Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Nasional
Mensos Risma Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2020-2025

Mensos Risma Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2020-2025

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut Jokowi, MUI Tunggu Salinan Keputusan

Aturan Investasi Miras Dicabut Jokowi, MUI Tunggu Salinan Keputusan

Nasional
KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Nasional
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Nasional
Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Nasional
Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Nasional
Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Nasional
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X