Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI: Kalau Kampanye di Internet, Kami Khawatir Tak Efektif

Kompas.com - 16/06/2020, 18:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai bahwa media daring tidak efektif digunakan untuk kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sebab, tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengakses internet.

Alih-alih media daring, KPI menilai bahwa media konvensional, yakni televisi dan radio, lebih efektif digunakan calon kepala daerah untuk berkampanye.

"Kalau menggunakan platform media baru atau internet itu kami khawatir kampanye menjadi tidak efektif," kata Ketua KPI Agung Suprio dalam diskusi virtual yang digelar Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Tak Akan Larang Kampanye Langsung

"Yang merata itu kan adalah media konvensional. Televisi dan radio," lanjut dia.

Agung mengatakan, apabila kampanye dilaksanakan di media kovensional, pihaknya dapat melakukan pengawasan. Sehingga, pelanggaran aturan kampanye lebih dapat diminimalisir.

Sementara itu, apabila menggunakan media daring, pengawasan akan lebih minim lantaran belum ada pengaturan khusus terkait hal ini.

Oleh karena itu, KPI menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada untuk merancang kampanye yang lebih memanfaatkan media konvensional untuk para calon kepala daerah.

"Saran saya sih sebetulnya, ya menggunakan media konvensional itu semaksimal mungkin," ujar Agung.

Baca juga: Bawaslu: Kampanye Pilkada Rawan Pelanggaran Jika Digelar Virtual

Tidak hanya itu, jajaran KPI juga mendorong KPU menambah durasi waktu kampanye di media konvensional.

Dari hasil evaluasi Pemilu 2019, KPI menilai bahwa KPU kurang memberi ruang bagi calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengkampanyekan diri di media massa.

Dengan adanya situasi pandemi Covid-19 di Pilkada kali ini, kampanye melalui media massa diyakini tidak hanya efektif untuk menginformasikan pemilih, tetapi juga mencegah penyebaran virus.

"Kalau bisa memang sekarang ini diperpanjang waktunya di media sehingga masyarakat itu bisa mengenal kontestan lewat media," tutur Agung.

Baca juga: KPU Berencana Perpanjang Durasi Kampanye Pilkada di Media Massa

"Kami tentunya sudah mempunyai standar untuk proporsional atau adil kepada semua pihak atau kontestan yang ikut dalam Pilkada," lanjut dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com