Ilegal Fishing Masih Marak, Susi Pudjiastuti Sebut Kartel Besar Kuasai Laut Indonesia

Kompas.com - 16/06/2020, 17:51 WIB
Susi Pudjiastuti Dokumen Susi PudjiastutiSusi Pudjiastuti

BOGOR, KOMPAS.com - Praktik penangkapan ikan secara ilegal (ilegal, unreported and unregulated/IUU fishing) di perairan Indonesia masih terus terjadi. Hasil tangkapan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia nilainya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun.

Hal itu dikemukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti. Susi bahkan menyebutkan bahwa ada kartel besar yang menguasai laut nusantara.

Bila tidak ada tindakan melalui ketegasan hukum, kata Susi, masa depan sektor kelautan Indonesia akan terganggu.

"Banyak kapal asing berdatangan dan merampok hasil laut, misalnya Kepulauan Natuna. Ini ada kartel besar yang kuasai laut Nusantara. Kalau dibiarkan akan ganggu keberlangsungan laut Indonesia," kata Susi, di Bogor, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Kala Nelayan Maluku Rindu Kebijakan Tegas Susi Pudjiastuti....

"Dibutuhkan policy with strong leadership sehingga mereka (kapal asing) tidak berani main-main. Kemudian, melihat begitu pentingnya manfaat hasil laut maka pemerintah harus memikirkan cara untuk mengembalikan laut seperti dulu. Jangan sampai menangkap ikan dengan trol dan cantrang dilegalkan," lanjut Susi.

Ia menambahkan, peran sektor pendidikan berpengaruh terhadap penyelamatan kelautan Indonesia dari kasus kejahatan ilegall fishing. Ia menyebutkan, pendidikan kelautan sangat penting diberikan kepada generasi muda secara sistemik, terutama dibangku perkuliahan.

"Satu hal yang perlu ditanamkan kepada mereka (mahasiswa) adalah perikanan merupakan SDA (sumber daya alam) yang reniable. Artinya, apabila semakin dijaga akan lebih produktif. Tidak seperti tambang, (yang) bila terus dieksplore maka akan habis," ujar Susi.

“Di sinilah peran-peran adik-adik mahasiswa, khususnya studi perikanan seperti IPB. Tantangan Anda ke depan adalah bagaimana menjaga kekayaan laut kita,” sambungnya.

Sementara itu, Rekor IPB Arif Satria mengatakan, kasus IUU fishing tidak hanya berkaitan dengan penangkapan ikan secara ilegal.

Arif menyebutkan, ada unsur kriminal lain yang ikut menyertainya, seperti human trafficking, penyelundupan, bahkan disinyalir terkait narkoba. 

Menurut dia, pola para pelaku yang melakukan IUU fishing antara lain pemalsuan dokumen, tanpa dokumen, transhipman, menyalahi izin dan berbendera ganda.

"Tahun 2020 ini merupakan momentum kita untuk bergerak dan menggelorakan anti IUU fishing. Saat zaman Bu Susi sangat bagus sekali dalam meningkatkan good corporate goverment, sehingga pelanggaran kelautan bisa ditekan," ujar Arif.

Arif mengatakan, IPB sempat melakukan analisis terkait moratorium zona laut dan kapal asing terhadap sejumlah pelabuhan yang terdampak ilegal fishing. Menurut dia, terjadi perubahan produksi yaitu meningkatnya kapal perikanan Indonesia karena kebijakan moratorium itu.

"Ada 12 pelabuhan yang kami pantau terdampak moratorium. Ternyata luar biasa. Di Sorong 56 persen, Ambon 48 persen, Bintan 35 persen, Bitung 6,6 persen. Artinya kapal lokal yang melaut paskakebijakan moratorium cukup besar. Produktifitas sampai 87 persen," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

Nasional
Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X