Ada 40.400 Kasus, Pemerintah: Kita Harus Lebih Ketat Kendalikan Penularan Covid-19

Kompas.com - 16/06/2020, 17:40 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/5/2020). DOKUMENTASI BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (12/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengimbau semua pihak untuk ikut aktif mengendalikan sebaran penularan Covid-19.

Apalagi, saat ini kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah dan secara keseluruhan mencapai 40.400 kasus.

Jumlah ini tercatat setelah ada penambahan 1.106 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

"Ini adalah gambaran bahwa kita harus kembali lebih ketat untuk mengendalikan sebaran penyakit ini, dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: UPDATE: Tambah 1.106, Kini Ada 40.400 Kasus Covid-19 di Indonesia

Yuri melanjutkan, penambahan kasus baru ini masih didominasi hasil dari contact tracing secara agresif terhadap orang-orang yang berkontak dekat dengan pasien positif.

Contact tracing kemudian dilanjutkan dengan melakukan tes kepada para orang-orang tersebut.

Dari situ, kata Yuri, hasil tambahan pasien positif ternyata cukup banyak. Menurut Yuri, hasil ini harus menjadi perhatian.

"Karena kasus-kasus positif inilah yang harus kita edukasi untuk melaksanakan isolasi dengan baik," tuturnya.

Apabila orang yang positif itu menunjukkan gejala yang membutuhkan layanan perawatan, maka akan segera dibawa ke rumah sakit.

Baca juga: Abai dengan Protokol Pencegahan Covid-19? Bisa Jadi Anda Narsistik atau Psikopat

Namun, pada kasus dengan gejala ringan, tetap disarankan melakukan isolasi mandiri.

"Isolasi mandiri harus dilakukan secara ketat sesuai protokol yang kita tetapkan. Ini menjadi kunci untuk kemudian memutus rantai penularan Covid-16," kata Achmad Yurianto.

Sebelumnya, Yurianto memaparkan, setidaknya ada lima provinsi yang mencatat penambahan kasus Covid-19 dengan angka tinggi.

Jawa Timur kembali mencatat penambahan harian tertinggi dengan 245 kasus baru Covid-19.

Baca juga: Sebaran 1.106 Kasus Baru Covid-19 di 27 Provinsi, Jawa Timur Tertinggi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X