Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/06/2020, 17:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menerima 3.242 aduan masyarakat terkait pelaksanaan program jaring pengaman sosial (JPS). 

Aduan itu dikumpulkan dari telepon, situs, dan media sosial kementerian, serta situs Lapor! Presiden selama pandemi Covid-19 berlangsung. 

"Artinya, perhatian terbesar masyarakat saat ini tentang jaring pengaman sosial," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (16/6/2020). 

Menurut Abdul Halim, aduan masyarakat mencakup Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa sebanyak 1.129 aduan, JPS Lain sebanyak 2.113 aduan, Dana Desa sebanyak 282 aduan, serta 18 jumlah pengaduan lainnya.

Baca juga: Apa Kabar BLT Dana Desa? Ini Realisasinya

Proporsi pengaduan BLT Dana Desa mencapai 2 persen dari total 74.953 desa penerima manfaat.

Halim merinci, mayoritas aduan berupa pungli, salah sasaran, penyelewengan, dan lainnya.

Ia mencontohkan yang terjadi di Desa Kuta Lhoksukon, Aceh Utara, di mana masyarakat mengadukan terkait BLT Dana Desa yang dipotong dan salah sasaran.

Lalu, di Desa Lante, Provinsi NTT, terdapat aduan bahwa aparat desa melakukan pemotongan BLT sebesar Rp 100.000.

"Ada surat undangan disertai rencana pemotongan pada 11 Juni 2020, langsung dibatalkan camat sehingga pemotongan tidak terjadi," kata dia.

Baca juga: NIK dari Disdukcapil Bakal Jadi Acuan Sinkronisasi Data Bansos dan BLT Dana Desa

Abdul Halim pun mengimbau masyarakat terus mengawal penyaluran program BLT Dana Desa ini agar tepat sasaran.

Proses pengaduan dapat melalui menghubungi call center 1500040 atau alamat situs web sipemandu.kemendesa.go.id.

Dalam kesempatan itu, Abdul Halim juga melaporkan sebanyak 65.711 desa telah menerima BLT Dana Desa hingga per Selasa (16/6/2020). Jumlah itu setara 90 persen dari total 74.953 desa yang telah menerima manfaat BLT.

Tercatat sebanyak 6.881.778 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT Dana Desa. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 4,129 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Nasional
Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.