Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendes Terima Lebih dari 3.000 Aduan Terkait Jaring Pengaman Sosial

Kompas.com - 16/06/2020, 17:08 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menerima 3.242 aduan masyarakat terkait pelaksanaan program jaring pengaman sosial (JPS). 

Aduan itu dikumpulkan dari telepon, situs, dan media sosial kementerian, serta situs Lapor! Presiden selama pandemi Covid-19 berlangsung. 

"Artinya, perhatian terbesar masyarakat saat ini tentang jaring pengaman sosial," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (16/6/2020). 

Menurut Abdul Halim, aduan masyarakat mencakup Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa sebanyak 1.129 aduan, JPS Lain sebanyak 2.113 aduan, Dana Desa sebanyak 282 aduan, serta 18 jumlah pengaduan lainnya.

Baca juga: Apa Kabar BLT Dana Desa? Ini Realisasinya

Proporsi pengaduan BLT Dana Desa mencapai 2 persen dari total 74.953 desa penerima manfaat.

Halim merinci, mayoritas aduan berupa pungli, salah sasaran, penyelewengan, dan lainnya.

Ia mencontohkan yang terjadi di Desa Kuta Lhoksukon, Aceh Utara, di mana masyarakat mengadukan terkait BLT Dana Desa yang dipotong dan salah sasaran.

Lalu, di Desa Lante, Provinsi NTT, terdapat aduan bahwa aparat desa melakukan pemotongan BLT sebesar Rp 100.000.

"Ada surat undangan disertai rencana pemotongan pada 11 Juni 2020, langsung dibatalkan camat sehingga pemotongan tidak terjadi," kata dia.

Baca juga: NIK dari Disdukcapil Bakal Jadi Acuan Sinkronisasi Data Bansos dan BLT Dana Desa

Abdul Halim pun mengimbau masyarakat terus mengawal penyaluran program BLT Dana Desa ini agar tepat sasaran.

Proses pengaduan dapat melalui menghubungi call center 1500040 atau alamat situs web sipemandu.kemendesa.go.id.

Dalam kesempatan itu, Abdul Halim juga melaporkan sebanyak 65.711 desa telah menerima BLT Dana Desa hingga per Selasa (16/6/2020). Jumlah itu setara 90 persen dari total 74.953 desa yang telah menerima manfaat BLT.

Tercatat sebanyak 6.881.778 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima BLT Dana Desa. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 4,129 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com