Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Tangkapan Layar Database Anggota Polri Diretas, Polri: Hoaks

Kompas.com - 16/06/2020, 16:56 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, tangkapan layar terkait database anggota kepolisian yang beredar di media sosial adalah berita bohong atau hoaks.

Tangkapan layar tersebut beredar dalam sebuah unggahan mengenai informasi peretasan terhadap database anggota Polri.

“Terkait dengan screenshot database anggota Polri yang tersebar di media sosial, perlu kami sampaikan bahwasanya hal tersebut merupakan kebohongan atau hoaks,” ujar Awi melalui siaran langsung di akun Youtube Tribrata TV, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Polri Pastikan Data Personelnya Tidak Diretas

Awi beralasan, tangkapan layar database anggota yang beredar di media sosial berbeda dengan yang digunakan Polri saat ini.

Polri pun mengklaim, data pada Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) yang kini digunakan tidak dibobol.

"Polri sudah memastikan bahwa tidak ada pembobolan data SIPP, karena variabel screenshot yang beredar di media sosial tidak sama dengan SIPP yang digunakan oleh SSDM Polri saat ini," ucap dia.

Baca juga: Selama 2019, Polri Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM

Lebih lanjut, kata Awi, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sedang menyelidiki pelaku.

“Dittipidsiber Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap pelaku serta motif dari penyebar hoaks database SIPP anggota Polri tersebut,” tuturnya.

Diberitakan, informasi mengenai peretasan tersebut diunggah oleh akun @secgron di Twitter. Akun tersebut juga menyebut (mention) akun milik Divisi Humas Polri.

Dalam unggahannya disebutkan, seseorang mengklaim telah berhasil membobol data anggota Polri.

Baca juga: Data Polri: Angka Kriminalitas Menurun pada Mei Dibanding April 2020

Orang tak dikenal yang diduga melakukan peretasan juga disebut dapat mencari hingga mengganti data anggota Polri.

Kemudian, orang tak dikenal tersebut menjual akses kepada aplikasi untuk mengakses dan mengganti data dengan harga 1.200 dollar Amerika Serikat. Apabila dihitung dengan kurs rupiah saat ini, harga tersebut setara Rp 17 juta.

Informasi bug pada aplikasi tersebut juga dijual dan dibanderol dengan harga 2.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 28,46 juta.

Akun @secgron turut menyertakan tangkapan layar data seorang polisi serta iklan penjualan database anggota Polri di sebuah laman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com