Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Tangkapan Layar Database Anggota Polri Diretas, Polri: Hoaks

Kompas.com - 16/06/2020, 16:56 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, tangkapan layar terkait database anggota kepolisian yang beredar di media sosial adalah berita bohong atau hoaks.

Tangkapan layar tersebut beredar dalam sebuah unggahan mengenai informasi peretasan terhadap database anggota Polri.

“Terkait dengan screenshot database anggota Polri yang tersebar di media sosial, perlu kami sampaikan bahwasanya hal tersebut merupakan kebohongan atau hoaks,” ujar Awi melalui siaran langsung di akun Youtube Tribrata TV, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Polri Pastikan Data Personelnya Tidak Diretas

Awi beralasan, tangkapan layar database anggota yang beredar di media sosial berbeda dengan yang digunakan Polri saat ini.

Polri pun mengklaim, data pada Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) yang kini digunakan tidak dibobol.

"Polri sudah memastikan bahwa tidak ada pembobolan data SIPP, karena variabel screenshot yang beredar di media sosial tidak sama dengan SIPP yang digunakan oleh SSDM Polri saat ini," ucap dia.

Baca juga: Selama 2019, Polri Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM

Lebih lanjut, kata Awi, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sedang menyelidiki pelaku.

“Dittipidsiber Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap pelaku serta motif dari penyebar hoaks database SIPP anggota Polri tersebut,” tuturnya.

Diberitakan, informasi mengenai peretasan tersebut diunggah oleh akun @secgron di Twitter. Akun tersebut juga menyebut (mention) akun milik Divisi Humas Polri.

Dalam unggahannya disebutkan, seseorang mengklaim telah berhasil membobol data anggota Polri.

Baca juga: Data Polri: Angka Kriminalitas Menurun pada Mei Dibanding April 2020

Orang tak dikenal yang diduga melakukan peretasan juga disebut dapat mencari hingga mengganti data anggota Polri.

Kemudian, orang tak dikenal tersebut menjual akses kepada aplikasi untuk mengakses dan mengganti data dengan harga 1.200 dollar Amerika Serikat. Apabila dihitung dengan kurs rupiah saat ini, harga tersebut setara Rp 17 juta.

Informasi bug pada aplikasi tersebut juga dijual dan dibanderol dengan harga 2.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 28,46 juta.

Akun @secgron turut menyertakan tangkapan layar data seorang polisi serta iklan penjualan database anggota Polri di sebuah laman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com