Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Pakar Gugus Tugas: Sampel Spesimen Covid-19 Tak Boleh Dibuang

Kompas.com - 16/06/2020, 15:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampel spesimen Covid-19 yang selama ini diperiksa di laboratorium tak boleh dibuang dan disimpa di tempat aman.

Hal tersebut disampaikan Tim Pakar Laboratorium dan Riset Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Budiman Bela dalam konferensi pers di BNPB, Selasa (16/6/2020).

"Perlu dipastikan sampel-sampel yang terkumpul jangan terbuang begitu saja, ini adalah kekayaan nantinya," ujar Budiman.

Baca juga: Jumlah Pemeriksaan Spesimen Senin Ini Menurun, Ini Sebabnya...

Menurut Budiman, sampel-sampel tersebut harus dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan riset.

Salah satunya adalah untuk menemukan vaksin atas penyakit akibat virus corona tersebut.

Oleh karena itu, saat ini laboratorium yang ditugaskan meneliti spesimen pasien Covid-19 perlu lebih dikembangkan lagi dari berbagai sisi.

Pengembangan tersebut, kata dia, akan dibantu oleh Tim Pakar Laboratorium dan Riset Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan memberikan sejumlah masukan serta mengidentifikasi berbagai kekurangannya.

"Bagaimana mereka (laboratorium) memberdayakan jam kerja, sampel terkumpul, menjaga spesimen agar tetap baik untuk disimpan dan diberdayakan jadi riset dan sebagainya," kata dia.

Menurut Budiman, saat ini kapasitas laboratorium yang dimiliki Indonesia sudah baik berdasarkan kebutuhan.

Baca juga: Tingkatkan Pemeriksaan Spesimen Covid-19, Jam Kerja Laboratorium Akan Dioptimalkan

Budiman mengakui jumlah spesimen yang diteliti masih fluktuatif. Hal itu, kata dia, bisa dikarenakan banyak masyarakat yang sakit belum teridentifikasi atau yang lainnya.

Oleh karena itu, kontak tracing yang masif pun menjadi sangat penting.

"Kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit-rumah sakit dan fasilitas kesehatan penting sekali sehingga rumah sakit tidak hanya berperan dalam tangani pasien tapi bantu permasalahan epidemiologi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com