KPK Setor Uang Denda dan Uang Pengganti dari Terdakwa Nurdin Basirun

Kompas.com - 16/06/2020, 10:08 WIB
Terdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/12/2019). Sidang kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu, Batam tersebut beragenda mendengarkan keterangan lima orang saksi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDITerdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/12/2019). Sidang kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu, Batam tersebut beragenda mendengarkan keterangan lima orang saksi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah menyetorkan uang denda dan pengganti dari Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun ke kas negara.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyetoran uang tersebut merupakan pelaksaanaan atas putusan pengadilan atas nama Terdakwa Nurdin Basirun yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Jaksa eksekusi KPK Andry Prihandono, pada Kamis 9 Juni 2020 telah melaksanakan penyetoran denda sejumlah Rp 200.000.000,00 dan uang pengganti sebesar Rp 4.228.500.000,00 kepada kas negara," kata Ali, Selasa (16/6/2020).

Ali menuturkan, KPK akan berupaya maksimal adanya pemasukan bagi kas negara dari setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Baca juga: Terbukti Terima Suap, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar

"Baik melalui pemidanaan denda maupun uang pengganti hasil korupsi yang dinikmati terpidana," ujar Ali.

Ia menambahkan, KPK juga telah mengeksekusi Nurdin ke Lapas Sukamiskin untuk menjalani pidana selama 4 tahun dikurangi selama Nurdin dalam masa tahanan.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun divonis hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Nurdin juga dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 4.228.500.000.

Baca juga: Jaksa Tuntut Hak Politik Nurdin Basirun Dicabut Selama 5 Tahun

Nurdin dinyatakan terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau ( Kepri).

Nurdin dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dollar Singapura secara bertahap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.

Uang itu diberikan melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Selain itu, ia juga dinikai terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 4,22 miliar dari berbagai pihak dalam kurun waktu 2016-2019 selama masa jabatannya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Nasional
Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Nasional
Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Nasional
Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Nasional
Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Nasional
Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Waspadai 32 Wilayah Zona Merah Ini Sebelum Berlibur | 47 Pati TNI Dimutasi

[POPULER NASIONAL] Waspadai 32 Wilayah Zona Merah Ini Sebelum Berlibur | 47 Pati TNI Dimutasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X