Bintang Emon Diserang, Serangkaian Teror Novel Baswedan, dan Upaya Pembungkaman...

Kompas.com - 16/06/2020, 07:28 WIB
Komika Bintang Emon Instagram/Bintang EmonKomika Bintang Emon

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang komika, Bintang Emon menjadi pembicaraan netizen setelah membuat video yang berisi sindiran terhadap tuntutan terdakwa penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupis, Novel Baswedan.

Bersamaan dengan itu, Emon seolah mendapat serangan di media sosial. 

Berdasarkan pantauan Kompas.com, serangan tersebut membuat nama Bintang Emon trending atau terpopuler di Twitter hingga Senin (15/6/2020) siang.

Serangan itu di antaranya tudingan bahwa Emon merupakan penggona narkoba yang kemudian dibantah oleh komika lainnya, Arie Kriting.

"Bintang Emon baik banget. Enggak pernah narkoba dari dulu sampai sekarang. Kalian tanya saja semua yang kenal Bintang deh. Disodorin rokok saja dia ogah. Sering diledekin di tongkrongan, karena enggak punya sejarah bandel," tulis Arie di akun Twitter-nya, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Heboh Video Kasus Novel Baswedan, Bintang Emon Sebut Ada yang Usik Akun Kakak dan Manajer

Serangkaian teror 

Menurut pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serangan yang dialami Bintang Emon merupakan satu rangkaian yang utuh dalam teror terhadap Novel. 

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai, ada pihak yang terganggu atas pesan yang disampaikan Bintang Emon saat menanggapi tuntutan hukuman satu tahun penjara bagi penyerang Novel Baswedan.

"Siapa yang terganggu? Yang terganggu tentu orang-orang yang juga terganggu kerja Novel Baswedan," ujar Isnur saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/6/2020).

"Ini rangkaian utuh. Bintang Emon harus dipandang sebagai aktor atau masyarakat yang peduli terhadap gerakan antikorupsi," kata dia.

Isnur mengatakan, teror yang sama tak hanya diterima oleh Bintang Emon ketika menyuarakan pendapatnya mengenai isu antikorupsi. Ini pernah terjadi sebelumnya.

Baca juga: YLBHI Nilai Serangan ke Bintang Emon Serangkai dalam Teror Novel Baswedan

Ia mencontohkan, serangan yang juga diterima mantan ketua KPK Abrahaman Samad hingga eks wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Menurut Isnur, mereka mendapat serangan, bahkan kriminalisasi, karena melawan praktik korupsi di Tanah Air.

"Itu kan enggak jauh beda orang-orangnya yang menyerang-nyerang, yang jelek-jelekin," kata dia.

Dengan kejadian tersebut, YLBHI pun meminta agar pemerintah mampu memberikan jaminan perlindungan kepada warganya untuk bebas berekspresi.

"Meminta kepada negara, kepada pemerintah, untuk melindungi segenap warganya untuk bebas berekspresi menyampaikan pendapat seperti itu," kata Isnur.

Pembungkaman sistematis

Isnur juga menilai, ada upaya pembungkaman kritik secara sistematis terkait serangan yang dialami Bintang Emon.

"Jadi ini ada pembungkaman yang sistematis, yang sangat serius dari kekuasaan," ujar Isnur.

Baca juga: YLBHI: Ada Upaya Pembungkaman Kritik secara Sistematis

Isnur berpandangan, ada sejumlah pihak yang ingin agar suara kritis dibungkam, baik pihak yang terganggu dengan upaya pemberantasan korupsi maupun lembaga tertentu.

Terlebih, upaya pembungkaman kepada Bintang Emon terjadi setelah ia menyampaikan kritik berbalut komedi terkait kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan.

Menurut Isnur, kasus serupa juga pernah dialami jurnalis hingga sastrawan. Ia menduga, ada pihak-pihak yang sangat terganggu dengan kritik dari masyarakat.

"Dalam artian penguasa dalam tahap terganggu sangat serius, bahkan terganggu oleh komika, terganggu oleh lawak, terganggu oleh sastra, seni, itu kan mengerikan," kata Isnur.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X